Sabtu, 16 Des 2017
  • Minggu, 23 Jul 2017 06:21

    Wajar Mempertahankan Kekuasaan

    SEMARANG (EKSPOSnews): Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menilai wajar bila ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menguntungkan rezim yang sa
  • Sabtu, 22 Jul 2017 12:30

    Perppu Ormas Jaga Keutuhan NKRI

    PALANGKA RAYA (EKSPOSnews): Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto berpendapat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Orma
  • Jumat, 21 Jul 2017 09:10

    DPR Setujui UU Pemilu

    JAKARTA (EKSPOSnews): Rapat Paripurna pada Jumat (21/7) dini hari menyetujui Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu untuk disahkan menjadi Undang-Undang secara aklamasi meskipun dalam prosesny
  • Rabu, 19 Jul 2017 14:29

    Tokoh Muda NU Dukung Pembubaran HTI

    JAKARTA (EKSPOSnews): Politikus Partai Golkar Nusron Wahid mendukung kebijakan pemerintah membubarkan dan mencabut status hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena tidak sesuai dengan ideologi
  • Rabu, 19 Jul 2017 05:30

    Ormas Radikal Sudah Menjadi Ancaman

    JAKARTA (EKSPOSnews): Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan organisasi kemasyarakatan yang menganut ideologi radikal saat ini sudah menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia."
  • Senin, 17 Jul 2017 19:30

    DPR Dilibatkan dalam Pembubaran Ormas Radikal

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan pemerintah akan melibatkan DPR dalam proses pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) yang bertentangan
  • Sabtu, 15 Jul 2017 19:30

    Pemerintah Punya Dasar Kuat Bubarkan Ormas Radikal

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah punya dasar yang kuat menerbitkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU
  • Kamis, 13 Jul 2017 13:38

    DPR Sudah Terima Surat Perppu Pembubaran Ormas

    JAKARTA (EKSPOSnews): Dewan Perwakilan Rakyat menerima surat pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan akan diproses ses
  • Jumat, 07 Jul 2017 21:49

    Tindakan Pansus Hak Angket KPK Hina Pengadilan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Tindakan panitia khusus (pansus) hak angket KPK dapat dikategorikan sebagai "contempt of court" atau menghina pengadilan."Apa sih gunanya harus sampai ke (lapas) Sukamiskin dan P
  • Jumat, 07 Jul 2017 18:47

    Bank OCBC NISP Percayakan Penanganan Barang Berharga kepada RPX

    JAKARTA (EKSPOSnews): RPX, perusahaan penyedia layanan pengiriman ekspres dan solusi logistik terpadu (One Stop Logistics) mengumumkan peningkatan kerjasama business to business (B2B) dengan Bank OCBC
  • Jumat, 30 Jun 2017 18:06

    Weleh...Anggaran KPK Dibekukan? DPR...Go!!!

    JAKARTA (EKSPOSnews): Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata meyakini anggaran KPK tidak bisa dibekukan meski salah satu anggota panitia khusus angket mengancam bahwa DPR akan memb
  • Rabu, 21 Jun 2017 06:13

    Kapolri Tolak Pansus Hak Angket KPK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menolak untuk menjalankan perintah Pansus Hak Angket KPK yang menginginkan Polri membawa Miryam S. Haryani yang merupakan tersangka dalam kasu
  • Selasa, 20 Jun 2017 04:05

    Gubernur Kalsel Deklarasikan Menolak Radikalisme

    BANJARBARU (EKSPOSnews): Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mendeklarasikan gerakan menolak radikalisme dalam upaya memelihara dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat di provinsi setempat.Pen
  • Senin, 12 Jun 2017 04:54

    Hak Angket KPK Tak Punya Dasar Hukum

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pengamat hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menilai hak angket DPR RI ke Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki dasar hukum."Anggota DPR yang masuk dalam tim hak an
  • Kamis, 08 Jun 2017 04:21

    Dana Aspirasi DPRDSU Ratusan Miliar Minta Dibatalkan karena Berbau Korupsi dan Kolusi

    MEDAN (EKSPOSnews): Dana Aspirasi dan Pokok Pikiran (Pokkir) yang digelontarkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD Sumatera Utara senilai Rp300 miliar terus dipertanyakan
  • Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99