Senin, 17 Feb 2020

Anggota DPD Tak Boleh dari Partai Politik

Oleh: Jallus
Senin, 23 Jul 2018 14:43
BAGIKAN:
istimewa.
Parpol.
JAKARTA (EKSPOSnews): Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menegaskan bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik.

"Untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945," ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna di Gedung MK Jakarta, Senin 23 Juli 2018.

Palguna mengatakan hal tersebut ketika membacakan pertimbangan Mahkamah atas permohonan uji materi Pasal 182 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) dalam perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh seorang fungsionaris partai yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Putusan untuk perkara Nomor 30 ini kembali menegaskan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari partai politik.

Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah juga memberikan jawaban terkait dengan anggota partai politik yang pada saat ini juga menjabat sebagai anggota DPD.

Mahkamah dalam pertimbangannya mengakui bahwa ketentuan Pasal 182 huruf l UU Pemilu tidak tegas melarang anggota partai politik menjabat sebagai anggota DPD, meskipun putusan MK sebelumnya tetap menyebutkan bahwa anggota DPD tidak boleh diisi oleh anggota partai politik.

"Sejalan dengan sifat prospektif putusan Mahkamah, maka putusan ini tidak berlaku terhadap yang bersangkutan (anggota DPD yang merupakan anggota partai politik) kecuali yang bersangkutan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD setelah putusan ini berlaku sesuai dengan Pasal 47 UU MK," jelas Palguna.

Sementara itu terkait dengan anggota partai politik yang sudah mendaftarkan diri sebagai anggota DPD ke KPU, Mahkamah meminta KPU untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap mencalonkan diri sebagai anggota DPD dengan syarat sudah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik.

Pada sidang sebelumnya, Muhammad Hafidz selaku pemohon berpendapat Pasal 182 huruf I sepanjang frasa "pekerjaan lain' mengandung ketidakjelasan maksud, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon.

Pemohon merasa anggota DPD yang dijabat oleh fungsionaris partai politik akan mengalami konflik kepentingan di antara dua jabatan tersebut.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 9 bulan lalu

    9 Parpol, Termasuk PSI Tak Laporkan Nama Penyumbang Secara Lengkap

    JAKARTA (EKSPOSnews): Badan Pengawas Pemilu RI menemukan sembilan partai politik peserta Pemilu 2019, tidak melaporkan identitas penyumbang dana kampanyenya secara lengkap.Temuan ini diperoleh Bawaslu

  • 11 bulan lalu

    Citra Parpol Semakin Ambruk karena Korupsi

    JEMBER (EKSPOSnews): Pengamat hukum Universitas Jember (Unej) Bayu Dwi Anggono mengatakan kasus yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy semakin memperburuk citra parta

  • tahun lalu

    Persaingan Antarparpol Bakal Seru

    PEKANBARU (EKSPOSnews): Pakar Politik Universitas Riau, Hasanuddin mengatakan berdasarkan konstruksi perundang-undangan mengenai Pemilu terutama berkaitan dengan perhitungan suara dan perolehan kursi

  • 2 tahun lalu

    Dukungan Parpol Terhadap Calon dalam Pilkada Perlu Dibatasi

    SEMARANG (EKSPOSnews): Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono memandang perlu menyetop borong dukungan terhadap pasangan calon pada pemilihan kepala dae

  • 2 tahun lalu

    5 Parpol Deklarasikan Pasangan Edy-Ijeck

    MEDAN (EKSPOSnews): Lima partai politik mendeklarasikan dukungan dan pencalonan pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara di Lapangan Mereka Medan, Minggu 7 Jan

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99