MEDAN (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa seorang saksi dalam kasus dugaan korupsi di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokomentasi Provinsi Sumut yang bersumber dana APBD Tahun Anggaran 2014.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, di Medan,  mengatakan, saksi yang diperiksa itu bernama Rapotan, sebagai penghubung dari Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumut dengan pihak rekanan.

Saksi yang dimintai keterangan itu, menurut dia, bukan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan hanya warga masyarakat biasa.

"Saksi tersebut, diperiksa pada hari ini (Rabu, 22/3) sejak pukul 10.WIB hingga pukul 16.00 WIB di salah satu ruangan Pidana Khusus Kejati Sumut," ujar Sumanggar, Rabu 22 Maret 2017.

Ia menyebutkan, Kejati Sumut sampai saat ini masih menunggu mengenai jumlah kerugian negara akibat dugaan korupsi yang terjadi di BPAD Provinsi Sumut.

Kasus penyimpangan di BPAD itu, dalam tahap penyidikan dan belum ada menetapkan tersangkanya.

"Kejati akan terus melakukan pemanggilan saksi-saksi lainya dan juga mantan pejabat BPAD Provinsi Sumut," ucapnya.

Sumanggar menambahkan, Kejati Sumut telah memeriksa saksi lebih kurang 20 orang, dan terus melakukan pengembangan kasus yang merugikan keuangan negara tersebut.

"Kita tetap komit untuk menuntaskan kasus korupsi yang terjadi di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumut," kata juru bicara Kejati Sumut itu.

Sementara itu, dugaan korupsi yang terjadi di BPAD Provinsi Sumut, yaitu pengembangan perpustakaan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Sumut, mencapai nilai miliaran rupiah dari APBD Sumut Tahun Anggaran 2014.

Kemudian, pengembangan perpustakaan pondok pesantren di Sumut ratusan juta rupiah, dari APBD Sumut Tahun Anggaran 2014, serta dugaan korupsi pengadaan buku keliling kabupaten/kota di Sumut ratusan juta rupiah dari APBD Sumut Tahun Anggaran 2014.