PARIT MALINTANG (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat segera membedah 170 rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah itu pada 2018 dengan anggaran sekitar Rp2,5 miliar.

"Rincian dananya yaitu Rp1,5 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk 100 unit rumah dan Rp1 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk 70 unit rumah," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, Arman Adek di Parit Malintang, Senin 12 Februari 2018.

Ia mengatakan jumlah rumah yang akan dibedah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 93 unit dengan anggaran senilai Rp1,4 miliar dari APBD Kabupaten Padang Pariaman.

Ia menyebutkan masing-masing pemilik rumah akan mendapatkan bantuan berupa material bangunan dengan nilai sekitar Rp15 juta dan sistem tersebut sama dengan tahun sebelumya.

Pemberian bantuan tersebut bertujuan agar warga miskin di daerah itu dapat memperbaiki rumahnya sehingga dapat tinggal di kediamannya yang layak huni dengan nyaman.

"Sasaran kita tidak saja bangunan yang layak tapi juga dari segi kesehatan," katanya.

Ia menyatakan agar pembagiannya adil dan merata maka keberadaan rumah yang akan dibedah tersebut di seluruh kecamatan yang ada Padang Pariaman.

"Hal tersebut sesuai dengan perintah bupati," ujarnya.

Namun, lanjutnya penentuan rumah yang akan dibedah tersebut berdasarkan survei ke lapangan dan memprioritaskan rumah yang betul-betul perlu penanganan segera agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pemilik rumah tertimpa bangunan karena rumah ambruk.

Ia mengungkapkan meski jumlah RTLH yang diusulkan kepada pemerintah pusat sebanyak 250 unit sedangkan yang dikabulkan hanya 100 unit, namun ia tetap berupaya agar RTLH di daerah dapat dibedah.

"Oleh karena itu saya bersyukur mendengar kabar bahwa akan ada anggota DPRD Sumbar yang akan menyalurkan dana pokok pikirannya untuk membedah RTLH di Padang Pariaman tahun ini senilai Rp1,2 miliar," kata dia.

Ia mengatakan meski pihaknya membantu warga miskin di daerah itu dari segi fisik, namun tetap melakukan upaya pemberdayaan dan berkerja sama dengan organisasi perangkat daerah terkait guna meningkatkan taraf perekonomian warga setempat melalui potensi yang ada di daerah itu.

"Salah satu potensi untuk meningkatkan taraf ekonomi warga miskin yaitu di bidang pertanian. Oleh karena itu kita gerakan mereka untuk memanfaatkan potensi itu," ujar dia.

Ia menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik setempat saat ini jumlah warga miskin di daerah itu turun dari sekitar 36.000 kepala keluarga (KK) pada 2015 menjadi 22.901 KK pada 2018 atau turun sekitar 13.099 KK.