Radikalisme Tantangan Berat
Oleh: alex
Rabu, 23 Okt 2019 15:04

"Ya banyak. Polhukam ini kan menghadapi dinamika kehidupan masyarakat yang sangat dinamis," kata Wiranto kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu 23 Oktober 2019.
Wiranto menjelaskan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam tidak bisa ditentukan seperti di kementerian lain. Semua sangat bergantung pada perkembangan dinamika di masyarakat. Intinya, Kemenko Polhukam harus selalu siap agar kondisi politik, hukum, dan keamanan di Indonesia tetap stabil.
"Stabilitas hukum, keamanan, dan politik akan membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Hanya itu sebenarnya tugasnya. Kelihatannya memang sederhana, tapi dalam praktiknya memang sangat rumit dan sangat beragam," ujarnya.
Selain masalah radikalisme, tambah dia, persoalan yang lain yang belum selesai adalah Papua dan terorisme
"Masih banyak pekerjaan rumah, cukup banyak ya. Papua belum selesai, radikalisme belum selesai, kemudian terorisme belum selesai, persoalan HAM juga. Ya saya kira banyak lagi," ujarnya.
Wiranto pun mengaku senang karena pengganti dirinya, Mahfud MD sudah lama dikenalnya dan memiliki pengetahuan yang luas, baik masalah hukum, tata negara dan lainnya.
"Dan senang sekali karena pengganti saya ini, Pak Mahfud MD sudah kenal yah, sudah kenal lama. Beliau ada sangat dikenal pengetahuannya luas, masalah hukum, tata negara, dan jabatannya juga cukup banyak. Dan juga pernah juga waktu itu mengganti saya di menteri pertahanan pernah yah. Dengan demikian maka saya mengharapkan bahwa, dengan kehadiran beliau memimpin Kemenko Polhukam, maka Polhukam akan lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih baik lagi," kata mantan Panglima ABRI (TNI) ini.
Wiranto mengaku, Presiden Jokowi telah berkomunikasi dengannya terkait pergantian jabatan Menko Polhukam
"Ya pasti ada. Itu urusan lain (soal saran)," katanya.
Wiranto pun melihat susunan Kabinet Indonesia Maju yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat.
"Saya melihat susunan yang beliau telah susun, terus menurut saya tepat lah yah," katanya.
Sumber: antaranews.
-
4 bulan lalu
Sanksi kepada Prajurit Bukan Karena Redikalisme
JAKARTA (EKSPOSnews): Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan pemberian sanksi kepada tujuh prajurit TNI dan istri tidak terkait dengan radikalisme, tetapi murni b
-
8 bulan lalu
Mengusung Calon Pimpinan KPK yang Bersih dari Radikalisme
JAKARTA (EKSPOSnews): Panitia seleksi calon pimpinan (pansel capim) KPK sudah menerima 93 pendaftar yang tertarik untuk menjadi komisioner institusi penegak hukum tersebut."Masih ada 3 hari sebelum pe
-
9 bulan lalu
Oknum Polwan Diduga Terpapar Radikalisme
SURABAYA (EKSPOSnews): Kepolisian Daerah Jawa Timur mengamankan seorang perempuan berinisial NOS yang merupakan anggota polisi wanita (polwan) karena diduga terindikasi radikalisme di Bandara Juanda S
-
10 bulan lalu
Ribuan Konten Radikalisme Ditutup
JAKARTA (EKSPOSnews): Sekitar 1.600 konten berkaitan paham radikalisme dan terorisme dalam sejumlah platform media sosial ditutup selama Januari sampai April 2019."Informasi yang saya dapat, 1.600 leb
-
2 tahun lalu
Undip Semarang Sudah Panggil Dosen Terpapar Ide Radikal
SEMARANG (EKSPOSnews): Universitas Diponegoro Semarang menyebutkan sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pengajarnya yang diduga mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), antara lain seorang gu