TANJUNGPINANG (EKSPOSnews): Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Kepulauan Riau minta pemerintah daerah mendorong pemerintah pusat mengangkat guru yang berstatus sebagai tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah, di Tanjungpinang,  mengatakan, pengangkatan guru honor menjadi ASN sebagai jaminan agar pendidikan di wilayah ini berjalan stabil.

"Kepri membutuhkan lebih banyak guru, terutama guru yang mau ditempatkan di mana saja, termasuk di pulau-pulau perbatasan, yang jauh dari perkotaan," katanya, Jumat 27 April 2018.

Iskandarsyah menyadari pengangkatan guru honorer bukan pekerjaan yang mudah, namun pemda harus terus menerus memperjuangkannya. Pemda harus memiliki data yang akurat yang disampaikan kepada pemerintah pusat sehingga argumen untuk mengangkat guru honorer menjadi ASN dapat diterima.

"Kami memahami kondisi negara saat ini, karena itu pengangkatan guru honor ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan anggaran," ucapnya saat berdialog dengan para guru honor dalam acara Isra Mi'raj di Tanjungugat, Tanjungpinang.

Iskandarsyah mengemukakan, dari kondisi keterbatasan anggaran itu, pemerintah dapat mengangkat guru honor melalui sistem prioritas berdasarkan kinerja dan lama mengabdi. Artinya, guru honor yang minimal sudah 10 tahun mengabdi, dengan catatan kinerja yang baik, tentunya harus diprioritaskan menjadi ASN.

"Harus ada kebijakan yang memperhatikan permasalahan ini. Kepri membutuhkan lebih banyak guru, karena setiap tahun pasti ada guru yang pensiun," katanya.

Iskandarsyah minta Pemerintah Kepri dan pemerintah kabupaten dan kota kompak dalam mengurus permasalahan ini mengingat roh dari pendidikan yang mencerdaskan anak bangsa adalah guru. Oleh sebab itu, ia berharap pemda lebih pro aktif untuk lobi ke pusat.

"Kepri itu membutuhkan kebijakan khusus, karena memiliki ratusan pulau berpenghuni yang membutuhkan tenaga guru," ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tenaga honorer diganti dengan istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK, seperti yang dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 Nomor 4, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pengangkatan guru honorer menjadi PNS sangat perlu dilakukan. Hal ini disebabkan rasio guru per murid di Indonesia masih banyak yang berada di bawah rata-rata nasional, baik di jenjang SD, SMP, maupun SMA.

Secara keseluruhan, ada 11 provinsi di Indonesia dengan rasio guru per siswa di bawah rata-rata nasional. SMP merupakan jenjang pendidikan dengan penyumbang terbesar, diikuti oleh jenjang SD dan SMA.

"Sudah saatnya pemerintah lebih peduli dengan nasib dan kesejahteraan guru honorer. Berkat jasa mereka anak-anak kita memperoleh pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan generasi bangsa," katanya