PADANG (EKSPOSnews): Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menilai pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Bukittinggi masih rendah.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yunafri, di Padang, mengatakan pihaknya telah menggelar kegiatan penilaian cepat atau rapid assessment yang dilakukan pihaknya pada tiga rumah sakit di Kota Bukittinggi.

"Kami melakukan penilaian cepat tersebut di Rumah Sakit Ahmad Mochtar, Ibnu Sina, dan Rumah Sakit Stroke Nasional dengan metode investigasi terbuka, wawancara dan investigasi tanpa pemberitahuan," katanya, Sabtu 10 Juni 2017.

Ia menjelaskan sebetulnya penilaian itu juga mewakili daerah lain karena rumah sakit yang dinilai tersebut merupakan rumah sakit yang kewenangannya berada di provinsi.

Hasil penilaian cepat tersebut, lanjutnya, masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai cara mendaftar untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tidak adanya informasi di rumah sakit terkait peningkatan kelas perawatan karena permintaan sendiri dengan alasan kamar inap penuh.

Selanjutnya masyarakat tidak melihat pengumuman dan informasi terkait jumlah ruang rawat inap terisi dan belum.

Kemudian, kata Yunafri, juga terdapat perbedaan pemahaman antara BPJS dan pihak rumah sakit bekerja sama dengan lembaga negara tersebut seperti pembayaran klaim.

Selain itu, rata-rata petugas verifikator BPJS di rumah sakit hanya berjumlah dua orang, dinilai tidak cukup karena pada pelayanan IGD tidak ada petugas BPJS.

"Permasalahan tersebut menunjukkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan merasa tidak terlayani dengan baik," ujarnya.

Pihaknya juga melakukan investigasi ke BPJS Cabang Bukittinggi dan memberikan masukan bahwa dalam waktu dekat setelah penilaian tersebut, BPJS dan rumah sakit hendaknya menyediakan tampilan di monitor terkait informasi pelayanan kesehatan, jumlah ruang inap, dan peningkatan pelayanan yang ramah oleh petugas rumah sakit terhadap pasien JKN.

"Kemudian juga penginputan data pasien hendaknya sudah dalam jaringan," katanya.

Kepala Unit Penanganan Rujukan BPJS Cabang Bukittinggi Fauzi Lukman mengatakan pihaknya segera melakukan transparansi jumlah ruang rawat inap kepada pasien yang hendak berobat.

Kemudian untuk monitor informasi saat ini sudah mulai dipasang dengan menampilkan informasi ruang rawat inap yang terisi dan belum, jumlah keseluruhan dan informasi lainnya, kata dia.

"Kami berharap pelayanan BPJS terus meningkat namun dalam praktik di lapangan masih terdapat kekurangan," kata dia.