JAKARTA (EKSPOSnews): Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menahan mantan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) Saiful Bahri terkait dugaan korupsi penggunaan kredit modal kerja (KMK) oleh Kantor Regional I perusahaan milik negara tersebut pada 2012.

"Tersangka SB ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI selama 20 hari terhitung mulai tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-17/F.2/Fd.1/07/2018 tanggal 5 Juli 2018," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum, di Jakarta, Jumat 7 Juli 2018.

Tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 9, 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara itu, penyidik telah memeriksa sebanyak 30 saksi dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp7 miliar yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sedangkan dua tersangka lainnya saat ini tengah menjalani proses persidangan, yakni KP mantan Kepala Divisi Keuangan PT Sang Hyang Seri (Persero) Pusat periode tahun 2012, dan HS Kepala Bagian Keuangan PT Sang Hyang Seri periode tahun 2012.

Kasus tersebut bermula pada 2012, PT Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional I (KR-I) Sukamandi telah terjadi penyalahgunaan dana dropping kredit modal kerja yang dilakukan oleh tersangka SB selaku General Manager KR-I Sukamandi bersama-sama dengan Kitot Prihantono (KP) selaku Kadiv Keuangan tahun 2012 dan Herman Sudianto (HS) selaku Kepala Bagian Keuangan tahun 2012.

Tersangka SB memberikan persetujuan dana dropping tersebut dicairkan secara bertahap, setelah dana itu cair kemudian, diambil kembali oleh Kitot Prihantono dan Herman Sudianto secara tunai yang tidak bisa dipertanggungjawabkan peruntukannya.

Selanjutnya dibuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tidak benar, seolah-olah uang sebesar Rp7 miliar tersebut, digunakan sebagai uang operasional/UUDP Cabang Khusus Sukamandi.