- Home
- Agribisnis
- Moratorium Perkebunan Sawit Masih Lanjut
Moratorium Perkebunan Sawit Masih Lanjut
Oleh: Jallus
Kamis, 25 Mei 2017 04:36

Seperti dikatakan oleh Muhammad Thaib, di Lhokseumawe, hingga sekarang pihaknya masih tetap memberlalukan moratorium pemanfaatan bagi perkebunan kelapa sawit sebagaimana instruksi Bupati Aceh Utara Nomor: 548/INSTR/2016 Tentang Moratorium Izin Perkebunan Kelapa Sawit Baru Di Aceh Utara, karena terkait lingkungan hidup dan keseimbanganya.
Karena, menurut Muhammad Thaib pelaksanaan moratoroum dimaksud adalah untuk mengantisipasi dampak lingkungan dengan berbagai persoalan, mulai dari permasalahan keseimbangan debit air hingga persoalan konflik manusia dan satwa.
Untuk permasalahan air, tanaman kelapa sawit banyak menyerap air, sehingga terjadi ketidakseimbangan air tanah dan juga menyebabkan degradasi lingkungan. Akibatnya mudah terjadi kekeringan dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk persoalan konflik antara manusia dengan satwa jelas ada. Karena pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, pasti akan menggusur dan juga mengusik satwa liar baik yang dilindungi ataupun tidak, akan kesulitan dalam memperoleh makanan.
"Sehingga akan kerap sekali satwa liar berupa gajah ataupun harimau turun ke perkebunan rakyat dan memakan tanaman warga karena lahannya sudah berubah menjadi kebun," ujar Bupati Aceh Utara, Rabu 24 Mei 2017.
Menurutnya memberikan jeda izin terhadap tanaman kelapa sawit merupakan salah satu upaya dan strategi terhadap penataan lingkungan yang lebih baik.
"Baik terhadap keseimbangan ekosistem flora dan fauna juga sebagai upaya memberantas illegal logging," katanya.
Ia mengatakan ada beberapa hal penting dalam moratorium sawit tersebut antara lain, kepada dinas terkait untuk tidak membuat tata ruang terhadap perkebunan kelapa sawit.
Selain itu juga tidak memberikan izin perkebunan baru bagi kelapa sawit dan juga memperhatikan kondisi lingkungan terkait dengan permasalahan lahan kelapa sawit, katanya.
Sumber: antaranews.
-
4 bulan lalu
Ikuti Moratorium Izin Perkebunan Sawit
PEKANBARU (EKSPOSnews): Pemerintah Provinsi Riau menyatakan akan mengikuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Moratorium atau Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta
-
4 bulan lalu
Moratorium Perizinan Perkebunan Sawit Harus Didukung
JAMBI (EKSPOSnews): Komunitas Konservasi Indonesia WARSI mengatakan moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit momentum perbaikan ekologi, konflik (tenurial) dan ekonomi masyarakat dengan perusahaan
-
5 bulan lalu
Cabut Moratorium Pengangkatan Guru
SURABAYA (EKSPOSnews): Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menginginkan moratorium pengangkatan guru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2005 dicabut oleh Presiden Jo
-
6 bulan lalu
Mantan Ketua BPPN Memiliki Perkebunan Sawit
JAKARTA (EKSPOSnews): Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung disebut memiliki 10 perusahaan setelah tidak lagi menjabat sebagai Ketua BPPN pada 2004."Semu
-
tahun lalu
Jambi Akan Remajakan Perkebunan Sawit
JAMBI (EKSPOSnews): Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal mengatakan target peremajaan tanaman sawit pada tahun 2018 di provinsi itu seluas 20 ribu hektare pada enam kabupaten."Sesuai prog