- Home
- Agribisnis
- Bengkulu Selatan Dorong Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat
Bengkulu Selatan Dorong Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat
Oleh: Jallus
Kamis, 03 Mei 2018 10:45
"Luasnya sekitar 16 ribu hektare. Jumlah ini cukup untuk pengembangan industri pertanian," kata Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud di Manna, Kamis 3 Mei 2018.
HTR merupakan program Kementerian Kehutanan yang digagas tahun 2007 silam. Program ini bertujuan untuk merehabilitasi lahan kritis dan tidak produktif, serta memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.
Masyarakat dapat menanam, memelihara dan memetik hasil hutan di kawasan hutan tersebut. Izin usaha pemanfaatan hutan diberikan oleh bupati atas nama kementerian kehutanan.
"HTR ini dapat menjadikan solusi perluasan lahan pertanian di Bengkulu Selatan, terkhusus tanaman palawija," ungkap Dirwan.
Optimalisasi HTR ini, lanjut Dirwan, akan menjadikan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai daerah sentra penghasil jagung di Provinsi Bengkulu.
"Jika Bengkulu Selatan mampu menghasilkan banyak jagung, investor akan tertarik menanamkan saham untuk membangun pabrik pengolahan," ujarnya.
Merujuk data Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) setempat, luas total kawasan hutan di Bengkulu Selatan mencapai 48 ribu hektare atau sekitar 41 persen dari luas total lahan di kabupaten tersebut. Kawasan hutan Bengkulu Selatan terbagi dalam dua fungsi, yakni hutan lindung seluas 32 ribu hektare dan HTR dengan cakupan area mencapai 16 ribu hektare. Komoditas tanaman di HTR di antaranya kayu, karet dan kopi.
"Bila HTR dimanfaatkan dengan maksimal, maka perekonomian masyarakat akan tumbuh serta menyediakan lapangan kerja," jelas Bupati Dirwan.
Sumber: antaranews.
-
6 bulan lalu
Bengkulu Selatan Terancam Kekeringan
BENGKULU (EKSPOSnews): Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, mendata sebanyak delapan dari sebelas kecamatan di daerah itu terancam kekeringan karena musim
-
9 bulan lalu
KPK Tahan Bupati Bengkulu Selatan
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud bersama tiga orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan pekerjaan infra
-
9 bulan lalu
KPK OTT Bupati Bengkulu Selatan
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud."Ada tim penindakan di lapangan yang sedang jalan beberapa hari
Polda Sumut Tak Tebang Pilih dalam Kasus Alih Fungsi Lahan
MEDAN (EKSPOSnews): Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak tebang pilih dalam pengusutan kasus alih fungsi hutan yang dilakukan beberapa pengusaha dan dijadikan sebagai areal perkebunan.Hal itu ditega
Polda Sumut Tangani 12 Kasus Alih Fungsi Lahan
MEDAN (EKSPOSnews): Kepolisian Daerah Sumatera Utara hingga kini menangani 12 kasus alih fungsi hutan di beberapa daerah yang telah dijadikan sebagai areal perkebunan.Kabid Humas Polda Sumut Kombes Po
Buni Yani Dikurung di Lapas Gunung Sindur
BOGOR (EKSPOSnews): Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menampung terpidana Undang-Undang tentang Informasi dan Transakai Elektronik (UU ITE) Buni Yani di Blok A."Sudah
Inalum Bentuk Lembaga Riset
JAKARTA (EKSPOSnews): Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero) secara resmi membentuk lembaga riset dan inovasi, Institut Industri Tambang dan Mineral atau Mining and Minerals Industry Instit
Penahanan 4 Germo Artis Diperpanjang
SURABAYA (EKSPOSnews): Masa penahanan empat orang tersangka yang berperan sebagai germo dalam dugaan kasus pelacuran artis diperpanjang karena proses penyidikannya di Kepolisian Daerah Jawa Timur (Pol
Kejati Jawa Timur Bentuk Jaksa Peneliti Kasus Artis Vanessa Angel
SURABAYA (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) membentuk tim jaksa peneliti dalam proses penyidikan kasus pelacuran "online" atau dalam jaringan (daring) di Kepolisian Daerah Jawa T
Bukit Raya Salirkan Dana CSR
PULAU PUNJUNG (EKSPOSnews): PT Bukit Raya Mudisha (BRM) menyerahkan bantuan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsiblity (CSR) kepada Sekolah Dasar Negeri 13 Nagari Koto N
Konflik Lahan di Riau Merisaukan
PEKANBARU (EKSPOSnews): LSM Scale Up meminta pemerintah membentuk unit khusus menangani resolusi konflik agraria, karena kasusnya di Provinsi Riau terus meningkat selama tiga tahun terakhir dan luas l