- Home
- Hukum & Kriminal
- KPK OTT Bupati Bengkulu Selatan
KPK OTT Bupati Bengkulu Selatan
Oleh: alex
Rabu, 16 Mei 2018 06:45
"Ada tim penindakan di lapangan yang sedang jalan beberapa hari ini. Tadi saya dapat konfirmasi, sudah diamankan beberapa orang di daerah Bengkulu, termasuk kepala daerah dan swasta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa 15 Mei 2018.
Febri menyatakan tim KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan tersebut.
"Kami lakukan kroscek informasi dari masyarakat, diduga transaksi sudah terjadi. Sejumlah uang diamankan tim dan sedang dalam proses perhitungan," ucap Febri.
Menurut Febri, transaksi tersebut terkait dengan proyek di Bengkulu Selatan.
"Sedang didalami juga keterkaitan dengan proyek di daerah tersebut. Informasi lebih lanjut akan disampaikan menyusul. Tim sedang bekerja," ungkap Febri.
KPK memiliki waktu 1X24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.
Sumber: antaranews.
-
5 hari lalu
KPK Limpahkan ke Pengadilan Kasus Korupsi Pakpak Bharat
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Rijal Efendi Padang (REP), tersangka suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupa
-
satu minggu lalu
KPK Minta Pelepasan Kawasan Hutan Produksi di Buol Dibatalkan
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti soal Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait pelepasan hutan produksi untuk perkebunan kelapa sawit di Buol, S
-
satu minggu lalu
OTT KPK Tak Membuat Kepala Daerah Jera Melakukan Korupsi
JAKARTA (EKSPOSnews): Bupati Mesuji Khamami menjadi kepala daerah ke-107 yang ditetapkan sebagai tersangka KPK sejak KPK berdiri pada 2003."KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala
-
satu minggu lalu
Uang Hasil OTT Bupati Mesuji Diduga Rp1 miliar
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sekitar Rp1 miliar terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Mesuji, Provinsi Lampung Khamamik.KPK mengamankan uang
-
satu minggu lalu
Bupati Mesuji Korban Pertama OTT KPK Tahun Ini
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Lampung, sejak Rabu (23/1) sampai Kamis dini hari."Memang ada kegiatan
Polda Sumut Tak Tebang Pilih dalam Kasus Alih Fungsi Lahan
MEDAN (EKSPOSnews): Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak tebang pilih dalam pengusutan kasus alih fungsi hutan yang dilakukan beberapa pengusaha dan dijadikan sebagai areal perkebunan.Hal itu ditega
Polda Sumut Tangani 12 Kasus Alih Fungsi Lahan
MEDAN (EKSPOSnews): Kepolisian Daerah Sumatera Utara hingga kini menangani 12 kasus alih fungsi hutan di beberapa daerah yang telah dijadikan sebagai areal perkebunan.Kabid Humas Polda Sumut Kombes Po
Buni Yani Dikurung di Lapas Gunung Sindur
BOGOR (EKSPOSnews): Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menampung terpidana Undang-Undang tentang Informasi dan Transakai Elektronik (UU ITE) Buni Yani di Blok A."Sudah
Inalum Bentuk Lembaga Riset
JAKARTA (EKSPOSnews): Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero) secara resmi membentuk lembaga riset dan inovasi, Institut Industri Tambang dan Mineral atau Mining and Minerals Industry Instit
Penahanan 4 Germo Artis Diperpanjang
SURABAYA (EKSPOSnews): Masa penahanan empat orang tersangka yang berperan sebagai germo dalam dugaan kasus pelacuran artis diperpanjang karena proses penyidikannya di Kepolisian Daerah Jawa Timur (Pol
Kejati Jawa Timur Bentuk Jaksa Peneliti Kasus Artis Vanessa Angel
SURABAYA (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) membentuk tim jaksa peneliti dalam proses penyidikan kasus pelacuran "online" atau dalam jaringan (daring) di Kepolisian Daerah Jawa T
Bukit Raya Salirkan Dana CSR
PULAU PUNJUNG (EKSPOSnews): PT Bukit Raya Mudisha (BRM) menyerahkan bantuan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsiblity (CSR) kepada Sekolah Dasar Negeri 13 Nagari Koto N
Konflik Lahan di Riau Merisaukan
PEKANBARU (EKSPOSnews): LSM Scale Up meminta pemerintah membentuk unit khusus menangani resolusi konflik agraria, karena kasusnya di Provinsi Riau terus meningkat selama tiga tahun terakhir dan luas l