Sabtu, 21 Apr 2018
  • Home
  • Pilkada
  • Ada Pembiaran TNI dan Polri Aktif Ikut dalam Pilkada

Ada Pembiaran TNI dan Polri Aktif Ikut dalam Pilkada

Oleh: marsot
Jumat, 22 Des 2017 04:26
BAGIKAN:
istimewa.
Pilkada.
JAKARTA (EKSPOSnews): Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai terdapat pembiaran dalam institusi TNI dan Polri kepada perwira atau personel yang menyatakan berminat maju dalam Pilkada 2018.

"Saya melihat ada pembiaran. Seharusnya saat ada pernyataan publik perwira atau personel aktif akan maju itu tidak perlu menunggu pengawas pemilu, secara institusi mereka wajib menjaga netralitas lembaganya," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Kamis 21 Desember 2017.

Menurut Titi, harus ada tindakan tegas karena pembiaran dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap netralitas dan profesionalisme TNI dan Polri dalam Pilkada 2018.

Publik dapat terpengaruh apabila TNI-Polri dapat turut serta berpolitik dan dampaknya mungkin terus bergulir tidak positif hingga Pemilu 2019.

"Ini bisa isunya kemana-mana, apalagi kalau ada partai yang secara terbuka mengusung," ucap Titi.

Meskipun perwira atau personel mundur setelah menjadi calon, kata dia, sudah terdapat komunikasi aktif sebelumnya.

Sejauh ini, Perludem mencatat terdapat 12 daerah yang memiliki perwira atau personel aktif yang mengatakan berniat maju di pilkada.

"Ruang kosong ini perlu disikapi segera oleh Panglima TNI dan Kapolri agar publik percaya TNI-Polri memang komitmen untuk menjaga netralitas," tutur Titi.

Ada pun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mempersilakan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara dalam Pilkada 2018.

Terdapat tiga partai politik yang berkoalisi mendukung Edy untuk berduet dengan Musa Rajekshah melawan calon petahana Tengku Erry Nuradi.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 12 jam lalu

    Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Korupsinya Juga Akan Gila-Gilaan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina berpendapat bahwa mengembalikan pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak akan mengeliminasi masala

  • 3 minggu lalu

    Membahas Cawapres Usai Pilkada

    JAKARTA (EKSPOSnews): Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan pengajuan bakal calon wakil presiden untuk mendamping Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan

  • 2 bulan lalu

    Dukungan Parpol Terhadap Calon dalam Pilkada Perlu Dibatasi

    SEMARANG (EKSPOSnews): Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono memandang perlu menyetop borong dukungan terhadap pasangan calon pada pemilihan kepala dae

  • 3 bulan lalu

    Mahar Politik Pilkada, Membuat Korupsi Marak di Daerah

    KUPANG (EKSPOSnews): Bupati Kupang Ayub Titu Eki mengaku pernah diminta mahar Rp10 miliar oleh partai politik sebagai syarat menjadi calon Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Pilkada 2018."Saya dimintai

  • 3 bulan lalu

    Pilkada Padang Akan Berlangsung Ketat

    PADANG (EKSPOSnews): Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal menilai pilkada Padang 2018 akan berlangsung sengit karena peta kekuatan kandidat yang ikut berlaga relatif seimba

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99