Rabu, 20 Sep 2017
  • Selasa, 01 Agu 2017 06:00

    Kemenkumhan Sumbar Dapat Kuota 378 Orang CPNS

    PADANG (EKSPOSnews): Kuota sebanyak 378 orang dibuka Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk Sumatera Barat (Sumbar), dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan dibuka 1 Agustu
  • Jumat, 28 Jul 2017 18:29

    Partisipasi Organisasi Masyarakat Diperlukan Bagi Pembangunan Ketenagakerjaan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional sangat membutuhkan partisipasi dari seluruh elemem masyarakat. Diharapkan, organisasi masyarakat (ormas) maupun LSM yang memiliki kede
  • Selasa, 25 Jul 2017 05:58

    Untad Terima Dosen Non-PNS

    PALU (EKSPOSnews): Universitas Tadulako (Untad) di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, menerima sebanyak 55 orang dosen berstatus nonpegawai negeri sipil (non-PNS)."Apapun adik-adik mau lakukan, mau seper
  • Senin, 24 Jul 2017 13:39

    BKKBN Sumbar Butuh Tambahan Penyuluh

    PADANG (EKSPOSnews): Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat membutuhkan tambahan 304 penyuluh dan petugas lapangan Keluarga Berencana (KB)."Saat ini penyuluh dan pet
  • Selasa, 18 Jul 2017 04:54

    Ratusan Pegawai Tidak Tetap Tenaga Medis Langkat Dapat SK CPNS

    STABAT (EKSPOSnews): Sebanyak 365 orang tenaga kesehatan yang merupakan pegawai tidak tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang bekerja di berbagai pelosok desa dan daerah pesisir,
  • Kamis, 06 Jul 2017 04:24

    Pemkab Solok Serahkan SK CPNS BIdan PTT

    ARASUKO (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), menyerahkan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi 77 bidan dari sebelumnya sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT)
  • Rabu, 05 Jul 2017 22:39

    PLN Buka Lowongan Kerja

    PANGKALPINANG (EKSPOSnews): PT PLN (Persero) membuka lowongan kerja besar-besaran bagi putra-putri Indonesia untuk jenjang pendidikan SMA/SMK di 27 kota se-Indonesia.Kepala Satuan Komunikasi Korporat
  • Rabu, 05 Jul 2017 04:24

    Mabes Polri Batalkan SK Alokasi Putra Daerah

    JAKARTA (EKSPOSnews): Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Polisi Arief Sulistyanto mengatakan pihaknya membatalkan Surat Keputusan Kapolda Jabar soal penerapan kuota putra daerah da
  • Minggu, 02 Jul 2017 05:22

    Larangan PNS Pindah dari Bengkulu

    MUKOMUKO (EKSPOSnews): Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyatakan akan memberlakukan peraturan bupati yang mengatur tentang larangan pegawai
  • Sabtu, 01 Jul 2017 15:40

    Mabes Polri Tangani Penerimaan Akpol Jawa Barat

    BANDUNG (EKSPOSnews): Mabes Polri mengambil alih proses penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dari panitia daerah Polda Jawa Barat, menyusul adanya kekisruhan orangtua calon taruna yang terjadi
  • Sabtu, 01 Jul 2017 05:24

    Propam Terima Pengaduan Seleksi Akpol di Polda Jabar

    JAKARTA (EKSPOSnews): Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri telah menerima sedikitnya tujuh laporan orang tua calon siswa Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang protes dengan hasil seleks
  • Jumat, 30 Jun 2017 19:10

    Imigrasi Malaysia Razia Pekerja Ilegal

    KUALA LUMPUR (EKSPOSnews): Jawatan Imigrasi Malaysia bakal melakukan razia terhadap pekerja ilegal atau Pekerja Asing Tanpa Izin (PATI) di seluruh negara bagian secara besar-besaran mulai Jumat 30 Jun
  • Kamis, 29 Jun 2017 18:27

    Penerimaan Hakim Dibuka Pertengahan Juli

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) beberapa waktu lalu telah menyetujui permintaan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan formasi hakim.A
  • Kamis, 29 Jun 2017 18:24

    Koran Sindo PHK Sekitar 60 Jurnalis

    JAKARTA (EKSPOSnews): Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) mengecam pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan PT Media Nusantara Informasi (PT MNI) kepada pekerja media Koran Sindo.
  • Kamis, 15 Jun 2017 14:47

    Rekrutmen Hakim Lewat CPNS Tak Tepat

    PADANG (EKSPOSnews): Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Oce Madril menilai kebijakan Mahkamah Agung (MA) untuk merekrut hakim melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ada
  • Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak