BENGKULU (EKSPOSnews): Mitra pengendara Grab sangat menyayangkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu menerbitkan surat pembekuan untuk penyediaan jasa transportasi online tersebut.

Salah seorang mitra Grab Bengkulu, Tn Dian M, di Bengkulu,  menyebutkan, penerbitan surat menonaktifkan aplikasi Grab ini sama saja dengan pembekuan layanan transportasi tersebut dan berdampak pada menutup lapangan pekerjaan sejumlah masyarakat.

"Jika tetap menerima order pun kami khawatir akan ada tindakan anarkis yang lebih lagi terhadap kami. Tidak ada surat itu saja, angkutan kota (angkot) sweeping melarang kami untuk tidak beroperasi, apalagi ada surat seperti ini," kata dia, Rabu 15 Augustus 2018.

Pembekuan Grab menurut dia, tentu bukan solusi bijak dalam menekan gejolak tuntutan penyedia jasa angkutan kota. Sebab menurut dia, antara angkot dan Grab sejatinya memiliki segmen yang berbeda dalam banyak hal, seperti soal pengguna jasa, layanan yany ditawarkan, sampai biaya tarif.

"Dari tarif saja sudah berbeda, dan tidak ada paksaan terhadap konsumen untuk harus memilih Grab. Kecuali tarifnya sama, dan layanannya sama, itu baru namanya merugikan angkot," kata dia.Dengan tindakan sweeping dari supir angkot akhir-akhir ini dan terbitnya surat tersebut, tidak hanya membuat kekhawatiran mitra Grab meningkat, tapi juga mengakibatkan penghasilan mereka berkurang, bahkan kata Dian, tidak sedikit yang menjadikan transportasi online ini sebagai pekerjaan utama.

"Saya pun terpaksa memberikan edukasi kepada penumpang, untuk tidak menurunkan mereka di tempat pemberhentian semestinya, karena kejadian ini. Contohnya mereka ingin ke mal, saya turunkan sedikit jauh, jadi penumpang jalan sedikit, supaya tidak ada kontak dengan angkot di depan mal," ujarnya.

Petisi agar Grab bisa beroperasi normal pun juga datang dari masyarakat, hal itu tercantum dalam laman change.org. Petisi ini dibuat oleh akun bernama Mahyudi Okmantik yang mengharapkan Grab terus beroperasi di Provinsi Bengkulu.

Sampai Rabu 15 Agustus 2018, pukul 16.30 WIB petisi tersebut sudah ditandatangani labih dari 5.000 pengguna akun sosial.