MEDAN (EKSPOSnews): Penjabat Gubernur Sumatera Utara Eko Subowo meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan jemput bola untuk meningkatkan atau mengejar ketertinggalan perekaman data kependudukan di daerah itu.

"Langkah jemput bola terutama dilakukan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal," ujarnya di Medan, Jumat 13 Juli 2018.

Dia mengatakan itu usai melantik lima Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut yang antara lain Ismael P Sinaga sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumut.

Selain Ismael P Sinaga, yang dilantik Zubaidi sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Harianto Butar-Butar (Kadis Tenaga Kerja), Arief Trinugroho (Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) dan Mulyadi Simatupang (Kadis Kelautan dan Perikanan).

Menurut Penjabat Gubernur Sumut, data kependudukan bukan hanya untuk kepentingan politik seperti Pemilihan residen (Pilpres) 2019, tetapi juga untuk kepentingan banyak hal termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menegaskan, jumlah penduduk yang memiliki hak suara pada Pilpres 2019 di Sumut pasti bertambah karena ada penambahan jumlah warga yang berusia 17 tahun di tahun 2018 dan 2019.

Dia mengingatkan agar pemilih pemula itu jangan sampai tidak menggunakan hak suaranya karena data kependudukannya tidak terekam.

"Sesaat menjelang umur 17 tahun, data warga sudah bisa direkam, meski penerbitan KTP Elektroniknya pas berusia 17 tahun," ujar Eko.

Eko menegaskan, data kependudukan yang benar dan akurat sangat penting bagi pemerintah, termasuk untuk kepentingan menjalankan berbagai program.

Mengenai pejabat yang dilantik, Eko menegaskan dilakukan guna mengisi kekosongan pada lima jabatan itu yang sebelumnya dijabat pelaksana tugas (Plt).

Dengan diisinya jabatan di dinas-dinas itu, katanya, maka Pemprov Sumut sudah "full team" sehingga bisa semakin kuat dan solid dalam menjalankan kepemerintahan.

Adapun proses pengisian jabatan itu, ujar Eko, dimulai dengan seleksi terbuka oleh panitia seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Semuanya telah memperoleh rekomendasi dari komite aparatur sipil negara dan pelantikannya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri