Pembangunan Tol Padang Pariaman-Pekanbaru Terganjal Pembebasan Lahan
Oleh: Jallus
Selasa, 17 Jul 2018 13:08
BAGIKAN:

istimewa.
PADANG (EKSPOSnews): Pembangunan Tol Trans Sumatera Padang Pariaman-Pekanbaru masih terganjal oleh proses pembebasan lahan yang belum selesai karena masyarakat menolak harga yang ditetapkan oleh tim penilai atau appraisal.
"Kemaren sudah ada tim dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang turun langsung untuk menilai ulang harga lahan masyarakat yang akan dibebaskan. Sekarang sedang proses," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di Padang, Selasa 17 Juli 2018.
Ia mengatakan itu terkait kelanjutan pembangunan Tol Padang Pariaman-Pekanbaru yang dihentikan sementara karena warga menolak harga yang ditetapkan appraisal.
Nasrul berharap hasil penilaian oleh MAPPI segera keluar sehingga proses pembangunan bisa kembali dilanjutkan.
"Kita berharap harga baru yang ditetapkan MAPPI ini bisa diterima oleh masyarakat hingga pembangunan tol bisa dilanjutkan," katanya.
Jika harga disepakati, ditargetkan akhir bulan ini proses pembebasan lahan itu bisa dimulai dan pengerjaan secara fisik segera dilaksanakan.
Namun ia mengakui tetap ada kemungkinan masyarakat menolak harga yang ditetapkan oleh MAPPI karena tidak sesuai dengan tuntutan mereka.
Ketua Tim Advokasi Nagari Kasang, Padang Pariaman Edi Armadian menilai harga yang pantas untuk lahan tol sekitar Rp600 ribu hingga Rp2 juta per meter persegi, jauh di atas harga yang semula ditetapkan oleh tim appraisal yaitu Rp42 ribu sampai Rp286 ribu per meter. "Soal harga ini, jika tidak kunjung disepakati, bisa melalui pengadilan. Tetapi kita tidak menginginkan hal itu. Alangkah baiknya bisa diselesaikan secara kekeluargaan," kata dia.
Tol Padang Pariaman-Pekanbaru sepanjang 254,8 km merupakan sirip dari Tol Trans Sumatera dan menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 58 Tahun 2017.
Peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai dalam waktu lima tahun.
Tol itu dinilai memiliki nilai strategis karena akan mempercepat akses dua provinsi dari awalnya 8-12 jam tergantung kecepatan kendaraan dan kondisi kemacetan jalan menjadi hanya 4 jam bahkan bisa kurang.
Pembangunannya dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap I Padang Pariaman-Sicincin sepanjang 28 kilometer, tahap II Bangkinang-Pekanbaru 38 kilometer, kemudian tahap III Sicincin-Bangkinang sepanjang 189 kilometer. Diperkirakan anggaran mencapai Rp78 triliun.
"Kemaren sudah ada tim dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang turun langsung untuk menilai ulang harga lahan masyarakat yang akan dibebaskan. Sekarang sedang proses," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di Padang, Selasa 17 Juli 2018.
Ia mengatakan itu terkait kelanjutan pembangunan Tol Padang Pariaman-Pekanbaru yang dihentikan sementara karena warga menolak harga yang ditetapkan appraisal.
Nasrul berharap hasil penilaian oleh MAPPI segera keluar sehingga proses pembangunan bisa kembali dilanjutkan.
"Kita berharap harga baru yang ditetapkan MAPPI ini bisa diterima oleh masyarakat hingga pembangunan tol bisa dilanjutkan," katanya.
Jika harga disepakati, ditargetkan akhir bulan ini proses pembebasan lahan itu bisa dimulai dan pengerjaan secara fisik segera dilaksanakan.
Namun ia mengakui tetap ada kemungkinan masyarakat menolak harga yang ditetapkan oleh MAPPI karena tidak sesuai dengan tuntutan mereka.
Ketua Tim Advokasi Nagari Kasang, Padang Pariaman Edi Armadian menilai harga yang pantas untuk lahan tol sekitar Rp600 ribu hingga Rp2 juta per meter persegi, jauh di atas harga yang semula ditetapkan oleh tim appraisal yaitu Rp42 ribu sampai Rp286 ribu per meter. "Soal harga ini, jika tidak kunjung disepakati, bisa melalui pengadilan. Tetapi kita tidak menginginkan hal itu. Alangkah baiknya bisa diselesaikan secara kekeluargaan," kata dia.
Tol Padang Pariaman-Pekanbaru sepanjang 254,8 km merupakan sirip dari Tol Trans Sumatera dan menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 58 Tahun 2017.
Peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai dalam waktu lima tahun.
Tol itu dinilai memiliki nilai strategis karena akan mempercepat akses dua provinsi dari awalnya 8-12 jam tergantung kecepatan kendaraan dan kondisi kemacetan jalan menjadi hanya 4 jam bahkan bisa kurang.
Pembangunannya dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap I Padang Pariaman-Sicincin sepanjang 28 kilometer, tahap II Bangkinang-Pekanbaru 38 kilometer, kemudian tahap III Sicincin-Bangkinang sepanjang 189 kilometer. Diperkirakan anggaran mencapai Rp78 triliun.
Sumber: antaranews.
Berita Terkait
-
3 bulan lalu
Pembebasan Lahan Tol Banda Aceh Ditargetkan 2 Tahun
BANDA ACEH (EKSPOSnews): Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah menargetkan, pembebasan lahan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh sepanjang 73 kilometer akan dilakukan dalam dua tahun."Insya A
-
2 tahun lalu
Pembangunan Menara Listrik Tegangan Tinggi Terganjal Pembebasan Lahan
PEKANBARU (EKSPOSnews): Pembangunan 22 tapak menara Saluran Udara Tegangan Tinggi atau SUTT 150 kilovolt di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, terkendala akibat sejumlah pemilik tanah enggan me
-
2 tahun lalu
Pembangunan SUTT di Blangpidie Terkendala Pembebasan Lahan
BLANGPIDIE (EKSPOSnews): Pembangunan tower transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kilovolt milik PT PLN di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terkendala pembebasan lahan untuk tiga titik ta
komentar Pembaca