Lagi...Ketua Mahkamah Konstitusi Diminta Mundur
Oleh: marsot
Kamis, 22 Feb 2018 19:08
"Surat ini tidak untuk menyudutkan Pak Arief, tetapi lebih berupa pesan moral dan pesan bahwa ada etika yang harus dijunjung dan dipegangnya," ujar Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Eko Riyadi, yang mewakili civitas akademika Jogja, ketika dihubungi di Jakarta, Kamis 21 Februari 2018.
Surat tersebut dikatakan Eko ditandatangani oleh 164 dosen dari beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta, dan 136 orang mahasiswa Yogyakarta.
"Kami semua di Yogyakarta berkumpul untuk mengingatkan dan mendukung supaya beliau dengan lapang dada dapat mundur dari jabatannya, baik sebagai Ketua MK dan Hakim Konstitusi," kata Eko.
Lebih lajut Eko mengatakan bahwa di dalam undang-undang, tidak ada ketentuan yang dapat memaksa Ketua MK untuk mundur dari jabatannya.
"Namun disini kita sedang tidak bicara hukum dan undang-undang, tetapi kita sedang bicara makna negarawan dan pelanggaran etika," kata Eko.
Eko menambahkan hakim konstitusi adalah satu-satunya pekerjaan di Indonesia yang mengharuskan pejabatnya adalah seorang negarawan.
"Pemain bola saja kalau sudah dua kali mendapat kartu kuning tentu akan mendapatkan kartu merah, apalagi ini negarawan yang merupakan hakim konstitusi," tegas Eko.
Sumber: antaranews.
-
5 bulan lalu
Desakan Agar Arief Hidayat Mundur dari Ketua MK Semakin Kencang
YOGYAKARTA (EKSPOSnews): Ratusan Dekan dan mahasiswa dari berbagai kampus negeri maupun swasta di Yogyakarta menyatukan sikap mendorong kesediaan ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat melepaskan jab
-
tahun lalu
Rektor UTU Diminta Mundur
MEULABOH (EKSPOSnews): Seratusan mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh menggelar aksi unjuk rasa menuntut rektor mereka mundur karena dinilai tidak transparan peng
-
tahun lalu
KPK Periksa Ketua MK
JAKARTA (EKSPOSnews): KPK memeriksa Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kepada Hakim Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materi Und
Hutan di Aceh Terbakar
BANDA ACEH (EKSPOSnews): Sekitar 50 hektare hutan dan lahan berada di daerah dataran tinggi yang merupakan penghasil kopi kualitas ekspor di kawasan pengunungan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh te
Masih Susah Mendapatkan Ruangan Rawap Inap di Rumah Sakit
JAKARTA (EKSPOSnews): Lembaga Pengawas Jaminan Kesehatan Nasional, Jamkes Watch mengungkapkan pasien masih sulit mendapatkan kamar rawat inap dan ICU/NICU di rumah sakit."Persoalan kebutuhan kamar raw
KPK Minta Kalapas Jangan Fasilitasi Para Koruptor
JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar seluruh kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas) di bawah Kementerian Hukum dan HAM tidak menerima suap untuk memberikan fasil
Membangun Pasar Semi Modern di Mukomuko
MUKOMUKO (EKSPOSnews): Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bangkulu, A Halim menyatakan pembangunan pasar semi modern di daerah itu
Memerangi Kekerdilan Anak Indonesia
Satu dari tiga anak di Indonesia saat ini teridentifikasi kerdil atau stunting akibat kekurangan gizi kronik.Yang dimaksud oleh kekurangan gizi kronik adalah defisitnya gizi yang dialami dalam jangka
Praktik Suap di Hotel Prodeo Sudah Berlangsung Lama
JAKARTA (EKSPOSnews): Penangkapan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Wahid Husen oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menambah rangkaian panjang praktik suap dalam hotel prodeo i
Suap di Lapas Setoran untuk Atasan?
JAKARTA (EKSPOSnews): Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan berulang kali kasus suap di dalam lembaga pemasyarakatan terbongkar hingga sangat logis pejabat atasannya s
Pelabuhan Malahayati Tambah Jadwal Angkutan Peti Kemas Domestik
BANDA ACEH (EKSPOSnews): PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 secara konsisten mendukung program tol laut yang berfokus pada pengembangan jaringan maritim nasional dengan peningkatan kapa