Bukan Presiden Joko Widodo namanya jika tak membuat kejutan saat mengumumkan kebijakan, termasuk dalam perombakan kabinet kali ini.

Meski sebelumnya memang isu perombakan kabinet telah santer terdengar, namun "orang-orang Istana" mengaku tidak ada yang tahu atau buka suara terkait hal itu.

Semula banyak yang memprediksikan perombakan kabinet dilakukan tak lama setelah Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa resmi mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur.

Tetapi nyatanya hal itu tidak terjadi dan sekali lagi permainan cantik Presiden Jokowi semakin sulit ditebak.

Baru pada Selasa (16/1) malam, isu perombakan kabinet pun mengemuka makin kuat setelah beberapa pejabat mendapatkan kiriman undangan pelantikan pejabat negara dari Mensesneg Pratikno menjelang Rabu pagi hari.

Bahkan agenda harian Presiden yang sering dipostingkan Istana pada malam hari tak kunjung rilis hingga pagi hari.

Kasak-kusuk di kalangan wartawan khususnya pun semakin panas pada subuh menjelang fajar menyingsing.

Hampir seluruh sumber Istana bungkam, mereject telepon yang masuk, bahkan mematikan ponsel mereka.

Namun rasa penasaran itu kemudian terjawab ketika undangan resmi dari Mensesneg untuk pelantikan pejabat negara menjadi viral.

Empat Nama Tepat pada Rabu pukul 09.00 WIB, Presiden pun melantik empat nama untuk menempati posisi-posisi vital dalam tim kerja Pemerintahan Jokowi-JK ini.

Mereka adalah Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden menggantikan almarhum Hasyim Muzadi, Idrus Marham sebagai Mensos menggantikan Khofifah Indar Parawansa, Marsdya TNI Yuyu Sutisna sebagai KSAU yang langsung naik pangkat pada hari yang sama menjadi Marsekal TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Tetan Masduki.

Sederet nama pilihan Presiden itu diakui oleh Presiden Jokowi sendiri telah melalui berbagai pertimbangan dan perhitungan yang dalam.

Jokowi mengaku tak ingin main-main memilih anggota timnya yang akan memperkuat kinerja pemerintahan, khususnya di tahun politik yang berat ini.

Maka wajar jika setiap nama mengandung maksud dan tugas yang dibebankan secara langsung kepadanya, termasuk respons pemangku kepentingan terhadap yang bersangkutan.

Agum misalnya, diperlukan perannya untuk memberikan masukan dari kacamata militer, sedangkan Moeldoko yang juga datang dari kalangan militer sangat diperlukan pada posisi KSP.

Kabarnya Teten Masduki yang sebelumnya menjabat pada posisi itu menggantikan Luhut Panjaitan harus merasakan betapa beratnya mengumpulkan data dan memonitoring kementerian/lembaga.

Maka menjadi ideal kemudian jika posisi KSP dijabat oleh mereka yang datang dari kalangan militer.

Teten Masduki yang mendapat penugasan baru sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden mengaku bahwa perombakan jajaran tim kerja Presiden dilakukan untuk memperkuat tim dalam upaya mengonsolidasikan pencapaian-pencapaian pemerintah.

Sebab tanpa pencatatan pencapaian yang baik masyarakat bisa saja menganggap kerja Pemerintah telah gagal.

Kecocokan Tidak dapat disangkal bahwa faktor kecocokan personal juga menjadi bahan pertimbangan lain bagi Presiden untuk memilih orang-orangnya.

Meski tentu saja, Jokowi tidak akan menafikkan peran Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, namun kesamaan frekuensinya dengan Idrus Marham menjadi alasan khususnya untuk meminta politikus Partai Golkar itu menggantikan Khofifah Indar Parawansa sebagai Mensos.

Selain fakta bahwa Partai Golkar telah kembali membuktikan kepiawaiannya bermain cantik dalam kancah perpolitikan di Tanah Air.

Sebagai partai tua yang telah kenyang asam garam pengalaman pada berbagai zaman, Partai Golkar memilih untuk mendukung Pemerintahan Jokowi tepat pada waktunya.

Hingga pantas kemudian jatah kursinya di kabinet bertambah satu, setelah sebelumnya hanya satu kursi di pos Kementerian Perindustrian.

Tidak hanya itu, bahkan Presiden dan Wakil Presiden telah dengan jelas mengisyaratkan tidak akan mengganti Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian, meskipun sejak pertengahan Desember 2017 ia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus hukum.

Lawan politiknya menganggap bahwa Jokowi telah memasang standar ganda atas Airlangga Hartarto yang terbukti merangkap jabatan.

Namun sejuta alasan pun tampaknya akan mampu meloloskan Airlangga untuk tetap berada pada jabatannya itu.

Di sisi lain, nama Yuyu Sutisna yang sempat tidak diunggulkan dalam bursa calon KSAU justru kemudian terpilih.

Penerbang Tempur lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1986 itu sebelumnya menjabat sebagai Wakil KSAU dan tidak diunggulkan lantaran akan pensiun dalam 1,5 tahun ke depan.

Presiden sendiri menegaskan seluruh keputusannya sudah melalui pertimbangan yang matang dimana internal TNI AU pun mengatakan ada peluang masa tugas Yuyu diperpanjang hingga satu tahun lagi, sehingga tidak menjadi persoalan agar tidak terjadi pergantian sebelum 2019.

Karakter Yuyu yang tegas kemudian dianggap sebagai pertimbangan yang sesuai untuk menghadapi tahun politik yang keras.

Nyatanya, ketika politik dianggap kejam maka sederet nama pun kemudian diharapkan mampu menjadi perisai penyelamat untuk memperpanjang sebuah harapan.