BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Bantu Petani Tapanuli Utara
Oleh: alex
Jumat, 29 Des 2017 07:35
"Bantuan itu dari Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut (Sumatera Bagian Utara)," ujar Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Umardin Lubis di Medan, Kamis 28 Desember 2017.
Dia mengatakan itu usai pulang dari Tapanuli Utara setelah bersama Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Rekson Silaban dan anggota jajaran BPJS Ketenagakerjaan lainnya untuk menyerahan traktor tangan tersebut kepada kelompok tani.
Menurut dia, pada acara itu juga dilakukan penyerahan santunan kematian kepada ahli waris almarhum Henri Hutagalung dan Hotman Hutabarat.
Umardin menyebutkan, enam kelompok tani yang mendapat traktor tangan itu yakni Kelompok Tani Simpati, Desa Batunadua Kecamatan Pangaribuan, Satahi (Desa Sigotom Dolok Nauli), Dostahi (Desa Godung Borotan), Tani Ruth (Desa Pakpahan), Marsada Roha (Desa Hutaginjang Kecamatan Muara), Anak Batak Cinta Damai di Desa Sipahutar Kecamatan Sipahutar.
Bantuan itu diberikan untuk mendukung program pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yakni Gerakan Budaya Bersih dan Senyum (GBSS) yang merupakan implementasi dari Gerakan Revolusi Mental.
Dia menjelaskan, bantuan BPJS Ketenagakerjaan itu diserahkan Bupati Tapanuli Utara diwakili Sekda Edward Tampubolon.
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Rekson Silaban menyebutkan, bantuan itu merupakam wujud kepedulian dan tanggung jawab kepada para pekerja di Indonesia.
Para petani itu merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam sektor informal yang juga wajib terlindung oleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
"Bantuan itu diharapkan bermanfaat dan semakin meningkatkan hasil produksi pertanian di masing-masing desa," katanya.
Ke depannya, ujar Rekson Silaban, BPJS Ketenagakerjaan akan terus berupaya menjaring kepesertaan pekerja informal dengan harapan masyarakat semakin sejahtera karena terlindungi dengan jaminan sosial.
Sumber: antaranews.
-
2 tahun lalu
BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Genjot Kepesertaan
MEDAN (EKSPOSnews): BPJS Ketenagakerjaan Sumatera bagian Utara (Sumbagut) pada tahun 2017 menargetkan bisa menambah kepesertaan sebanyak 1,4 juta tenaga kerja baik penerima upah, pekerja informal,
Polda Sumut Tak Tebang Pilih dalam Kasus Alih Fungsi Lahan
MEDAN (EKSPOSnews): Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak tebang pilih dalam pengusutan kasus alih fungsi hutan yang dilakukan beberapa pengusaha dan dijadikan sebagai areal perkebunan.Hal itu ditega
Polda Sumut Tangani 12 Kasus Alih Fungsi Lahan
MEDAN (EKSPOSnews): Kepolisian Daerah Sumatera Utara hingga kini menangani 12 kasus alih fungsi hutan di beberapa daerah yang telah dijadikan sebagai areal perkebunan.Kabid Humas Polda Sumut Kombes Po
Buni Yani Dikurung di Lapas Gunung Sindur
BOGOR (EKSPOSnews): Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menampung terpidana Undang-Undang tentang Informasi dan Transakai Elektronik (UU ITE) Buni Yani di Blok A."Sudah
Inalum Bentuk Lembaga Riset
JAKARTA (EKSPOSnews): Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero) secara resmi membentuk lembaga riset dan inovasi, Institut Industri Tambang dan Mineral atau Mining and Minerals Industry Instit
Penahanan 4 Germo Artis Diperpanjang
SURABAYA (EKSPOSnews): Masa penahanan empat orang tersangka yang berperan sebagai germo dalam dugaan kasus pelacuran artis diperpanjang karena proses penyidikannya di Kepolisian Daerah Jawa Timur (Pol
Kejati Jawa Timur Bentuk Jaksa Peneliti Kasus Artis Vanessa Angel
SURABAYA (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) membentuk tim jaksa peneliti dalam proses penyidikan kasus pelacuran "online" atau dalam jaringan (daring) di Kepolisian Daerah Jawa T
Bukit Raya Salirkan Dana CSR
PULAU PUNJUNG (EKSPOSnews): PT Bukit Raya Mudisha (BRM) menyerahkan bantuan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsiblity (CSR) kepada Sekolah Dasar Negeri 13 Nagari Koto N
Konflik Lahan di Riau Merisaukan
PEKANBARU (EKSPOSnews): LSM Scale Up meminta pemerintah membentuk unit khusus menangani resolusi konflik agraria, karena kasusnya di Provinsi Riau terus meningkat selama tiga tahun terakhir dan luas l