SERANG (EKSPOSnews): Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ingin ada lagi kasus sengketa lahan terjadi di Indonesia setelah semakin luasnya program sertifikat tanah untuk rakyat atau reforma agraria.

"Saya tidak mau masyarakat keluhannya sama seperti itu terus," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Kota Serang, Banten, Rabu 14 Maret 2018.

Ia mengatakan, kepemilikan lahan yang disertai sertifikat akan lebih aman karena secara legal sudah sah.

Dengan begitu tidak akan ada pihak lain yang bisa mengklaim kepemilikan terhadap lahan tersebut.

"Kalau sudah pegang sertifikat itu enak. Ada orang klaim ini tanah saya, lihat sertifikat yang bapak ibu pegang, mereka akan diam. Tidak bisa apa-apa," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta jajarannya khususnya Menteri ATR/Kepala BPN untuk segera mengejar target lebih banyak dalam menerbitkan sertifikat lahan.

"Setiap saat saya kejar ke menteri soal sertifikat tanah karena setiap ke daerah keluhan yang datang soal sengketa tanah," katanya.

Hal itu dianggapnya bisa dimengerti lantaran jumlah lahan yang bersertifikat di Indonesia seharusnya mencapai 126 juta bidang, sayangnya sampai akhir 2017 baru 51 juta bidang yang berhasil disertifikasi.

Tahun ini ditargetkan 7 juta lahan bisa mendapatkan bersertifikat, kemudian pada 2019 ditargetkan bertambah 9 juta lahan.

"Saya sudah perintahkan di Banten, 2023 semua bidang tanah harus sudah bersertifikat," katanya.

Presiden menegaskan bahwa jajarannya harus mencari cara untuk mencapai target tersebut entah melalui sistem lembur atau cara apapun yang penting target itu tercapai.

Pada kesempatan itu, Presiden menyerahkan 5.000 sertifikat tanah dari sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Ia juga berpesan kepada penerima sertifikat agar menjaga sertifikat yang telah diterimanya dengan baik agar tidak rusak atau hilang.

Dan jika akan menggunakannya sebagai agunan di bank, Presiden berpesan agar masyarakat mengkalkulasikannya dengan baik.

Jaga Persatuan Presiden sekaligus berpesan agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan persaudaraan bangsa.

"Perbedaan adalah anugerah kepada kita.

Suku di Singpapura hanya empat, Indonesia 714 suku bangsa. Beruntung kita punya Pancasila yang menyatukan kita," katanya.

Menurut dia, beda pilihan dalam pesta demokrasi hendaknya tidak membuat masyarakat terpecah-belah.

Presiden juga prihatin maraknya peredaran berita bohong di media sosial termasuk fitnah PKI terhadap dirinya.

"Kita lihat di media sosial banyak kabar bohong, Presiden Jokowi PKI, PKI bubar tahun 1965, saya lahir 1961 masa ada PKI umur tiga tahun. Saya cari tidak ketemu-ketemu, ketemu saya gebug," katanya.

Presiden juga ingin agar masyarakat berhati-hati dan tidak keliru dalam memilih pemimpin sebab kekeliruan memilih pemimpin akan berakibat kerugian bagi masyarakat sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seorang penerima sertifikat bernama Tanaya (70) yang hadir ke acara tersebut namun meninggal dunia karena sakit setelah dilarikan ke rumah sakit.

"Saya juga sampaikan innalillahi wa inaillaihi rajiun. Saya turut berduka cita, Pak Tanaya umur 70 tahun salah seorang penerima sertifikat tadi ke sini, sakit dan dibawa ke rumah sakit, meninggal setelah dibawa ke rumah sakit, semoga husnul khotimah," kata Presiden.