MATARAM (EKSPOSnews): Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, kasus perebutan hak asuh anak di Mataram tahun ini mulai meningkat.

"Kalau tahun-tahun sebelum kasus perebutan hak asuh anak tidak pernah ada, tapi tahun ini sejak Januari sampai sekarang kami menangani 5 kasus," kata Wakil Ketua Lembaga Perlidungan Anak (LPA) Kota Mataram Joko Jumadi di Mataram, Jumat 20 Juli 2018.

Munculnya kasus perebutan hak anak ini menjadi salah satu bukti tumbuhnya kesadaran masyarakat terutama di perkotaan terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak mulai meningkat.

Kalau dulu, katanya, di masyarakat berkembang banyak indikasi penelantaran anak dimana setelah orang tuanya cerai mereka saling lempar tanggung jawab dalam mengasuh anak.

"Akhirnya, anakpun ikut dan tinggal bersama neneknya," katanya Joko saat mendampingi Ketua LPA Kota Mataram Nyanyu Ernawati.

Dalam kasus perebutan hak asuh anak ini, LPA berperan melakukan mediasi dengan TP2A (tim perlindungan perempuan dan anak), dengan memberikan edukasi kepada kedua orang tua.

"Edukasi yang kita berikan adalah meningatkan mereka bahwa yang ada hanya mantan suami dan istri sedangkan mantan bapak dan ibu tidak ada," katanya.

Artinya, meskipun hak asuh anak jatuh pada bapak tetapi ibu masih punya hak dan akses untuk bertemu anaknya, begitu juga jika hak asuh jatuh pada ibu maka bapak memiliki hak dan kewajiban memberikan nafkah ke anaknya.

"Alhamdulillah, edukasi-edukasi yang kami berikan melalui mediasi TP2A dapat membuahkan hasil, dan tidak ada yang sampai ke gugatan pengadilan," katanya.

Lebih jauh, menyinggung tentang penanganan kasus anak di Kota Mataram selama Januari sampai saat ini, Joko menyebutkan, jumlah kasus yang ditangani LPA juga turun drastis.

Selama tahun 2017, LPA Mataram menangani sebanyak 60 kasus dengan berbagai jenis, seperti tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, dan lainnya.

"Sementara tahun ini, kasus yang kami tangani hanya 15 kasus dimana lima kasus berupa kasus perebutan hak asuh anak. Sisanya tindak kekerasan anak baik secara fisik maupun mental," katanya.

Harapannya, angka penanganan kasus di LPA Mataram ini bisa terus menurun hingga kepada angka nol. "Penurunan penanganan kasus menjadi salah satu indikasi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak," kata Joko.