PANGURURAN (EKSPOSnews): Bupati Samosir Rapidin Simbolon mengapresiasi kemenangan gugatan Yayasan Pencinta Danau Toba atas pembatalana izin usaha perusahaan perikanan keramba jaring apung PT Suri Tani Pemuka di perairan Danau Toba yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun.

"Saya sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT). Kemenangan gugatan ini bisa diterapkan terhadap izin-izin lain perusahaan perikanan keramba jaring apung di Danau Toba," katanya di Pangururan, Samosir, Senin 22 Januari 2018.

Pada 7 Desember 2017, majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Medan memenangkan gugatan YPDT tentang pembatalan izin usaha perikanan keramba jaring apung PT Suri Tani Pemuka.

Dinyatakan bahwa izin usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun batal atau tidak sah.

Bupati Samosir dengan tegas mengatakan bahwa Danau Toba harus bersih dari keramba jaring apung (KJA) sehingga keramba yang ada saat ini harus hengkang.

"Saya tegaskan, keramba jaring apung tidak boleh di Danau Toba. Danau Toba hanya untuk pariwisata," katanya.

Ia mengatakan perikanan di Danau Toba harus dikembalikan kepada pola tradisional, yakni pancing dan "doton" (jaring apung).

Sejak puluhan tahun lalu hingga kini, di Danau Toba terdapat sejumlah pengusahaan keramba jaring apung, baik oleh masyarakat maupun oleh perusahaan swasta dengan skala besar, dengan pola intensif, yakni dengan pemberian pakan yang teratur dan dalam jumlah besar.

Kehadiran keramba dalam jumlah banyak dan pemberian pakan berlebihan diperkirakan bisa mengganggu keasrian dan kualitas air Danau Toba. Oleh karena itu, sebuah lembaga masyarakat, yakni Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), menggugat kehadiran perusahaan swasta yang beroperasi di Danau Toba.

Salah satu perusahaan keramba ikan yang besar di Danau Toba adalah PT Aquafarm. Perusahaan penanaman modal asing asal Swiss tersebut telah beroperasi sejak tahun 1980-an.

Karena penanaman modal asing maka izin usaha PT Aquafarm dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehingga Pemerintah Kabupaten Samosir tidak berdaya terhadap perusahaan ini. Namun, kemenangan gugatan YPDT bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk untuk mengajukan evaluasi kepada pemerintah pusat.

Sejak beberapa waktu lalu YPDT juga menggugat keberadaan PT Aquafarm, tetrapi hingga kini belum mencapai putusan.

PT Aquafarm yang mengekspor "fillet" ikan hasil budi daya keramba di Danau Toba ke sejumlah negara dinilai hanya mengambil keuntungan dari Danau Toba dan meninggalkan limbah pakan yang mncemari air Danau Toba, yang bisa mengganggu program pengembangan pariwisata besar-besaran di wilayah ini.

Presiden RI Joko Widodo menetapkan kawasan Danau Toba sebagai salah satu prioritas pengembangan pariwisata nasional dan dibentuk Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Danau Toba untuk mengoordinasikan berbagai upaya yang diperlukan.