PALANGKA RAYA (EKSPOSnews): Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengusulkan pencabutan izin lokasi 39 perusahaan dan koperasi perkebunan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang karena selama 5 tahun terakhir mereka tidak beroperasi.

Luas lahan dari 39 perusahaan dan koperasi perkebunan yang mencapai 800.000 hektare tersebut tersebar di satu kota dan tujuh kabupaten, kata Kepala Dinas Perkebunan Kalteng Rawing Rambang di Palangka Raya, Senin 6 Augustus 2018.

"Perlu dipahami usulan pencabutan itu bukan arahan lokasi, melainkan izin lokasi. Mencabut izin lokasi itu sepenuhnya wewenang Kementerian ATR, dan daerah hanya menyampaikan usulan dengan berbagai pertimbangan," katanya.

Adapun perusahaan dan koperasi perkebunan yang izin lokasinya diusulkan dicabut, dua berasal di Kabupaten Murung Raya, 12 di Barito Selatan, tiga di Barito Timur, tiga di Kapuas, dua di Pulang Pisau, 12 di Katingan, tiga di Kotawaringin Barat, dan dua di Kota Palangka Raya.

Sebelum menyampaikan usulan pencabutan terhadap 39 perusahaan dan koperasi perkebunan tersebut, kata Rawing, Gubernur Kalteng sudah dua kali menyampaikan surat peringatan serta teguran agar mereka segera beroperasi.

"Akan tetapi, surat tersebut tidak juga mendapat respons dari 39 perusahaan dan koperasi perkebunan. Bapak Gubernur menyampaikan usulan pencabutan izin lokasi. Usulan itu pun sudah mendapat respons dari Kementerian ATR," ucapnya.

Selain mengusulkan pencabut izin lokasi 39 perusahaan dan koperasi perkebunan, Gubernur Kalteng juga berencana mencabut izin di lahan seluas 1,2 juta hektare. Hal itu dilakukan sebagai upaya Gubernur Kalteng menyelamatkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Disbun Kalteng itu mengatakan bahwa izinnya sudah dikeluarkan tetapi tidak beroperasi. Alhasil tidak berkontribusi terhadap pajak, retribusi, dan perekonomian di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila itu.

"Izin ada tetapi tidak operasional. Itu sama saja artinya tidak ada pendapatan yang masuk ke kas daerah dan seterusnya. Oleh karena itu, Pemerintah harus bertindak tegas," demikian Rawing.