MEDAN (EKSPOSnews): Gubernur Sumatera Utara dan Badan Pertanahan Nasional diminta agar lebih selektif mengenai rencana pembagian lahan eks Hak Guna Usaha PTPN 2 seluas 5.873,06 hektare kepada masyarakat dan kelompok para petani, serta jangan sampai disalahgunakan.

"Areal yang akan diperuntukkan kepada rakyat, hendaknya jangan pula beralih kepada oknum pejabat, anggota dewan, pengusaha maupun pengembang," kata Dosen Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Pedastaren Tarigan, di Medan, Jumat 25 November 2016.

Jika hal ini sampai terjadi, menurut dia, maka pembagian lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 itu, diduga mengalami penyimpangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

"Ini bisa saja akan terjadi kasus pidana, dan aparat penegak hukum Polri, KPK maupun Kejaksaan tentunya akan melakukan pengusutan lahan eks PTPN tersebut," ujar Pedastaren.

Ia menyebutkan, sesuai dengan wacana pembagian lahan milik negara itu, hanya diperuntukkan kepada kelompok masyarakat, petani, panti asuhan, rumah sosial dan lainnya.

Jangan pula justru berobah kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya atau di luar peruntukkan yang telah ditentukan oleh Gubernur Sumut dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat.

"Hal ini, dikhawatirkan akan menimbulkan kemelut yang berkepanjangan dan bagi warga merasa dikecewakan melakukan aksi protes atau unjuk rasa kepada pemerintah, serta institusi yang berwenang," ucapnya.

Pedastaren berharap kepada Gubernur Sumut, BPN Pusat,PTPN 2 dan instansi terkait lainnya bahwa pembagian lahan yang mencapai ribuan hektare itu, harus sesuai dengan peruntukkan yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain itu, dalam pembagian lahan eks HGU PTPN tersebut, pemerintah harus bersikap adil, jujur, terbuka dan tidak ada permaian.Hal ini dilakukan untuk menghindari agar tidak terjadinya kegaduhan di masyarakat.

"Gubernur Sumut, BPN dan PTPN 2 harus melakukan pengawasan melekat (waskat) dalam pembagian tanah milik negara itu, jangan sampai jatuh kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya atau biasa disebut mafia tanah, serta pihak pengembang," kata Kepala Laboratorium Fakultas Hukum USU itu. (ant)