• Home
  • Agribisnis
  • Menteri Kehutanan Diharapkan Segera Rampungkan Revisi SK 44

Menteri Kehutanan Diharapkan Segera Rampungkan Revisi SK 44

Kamis, 22 Oktober 2009 | 11:31:42
MEDAN(EKSPOSnews): Departemen Kehutanan (Dephut) melakukan upaya revisi luas kawasan hutan Sumatra Utara (Sumut). Itu dilakukan untuk memperbaiki penataan hutan yang banyak bermasalah di berbagai daerah di Sumut.

"Kami sudah mengusulkan revisi tata ruang ke Menhut. Diharapkan Menhut baru segera menyahuti, sehingga masyarakat Sumut tidak menunggu terlalu lama," kata Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut JB Siringoringo di Medan Rabu (22/10).

Dia mengatakan ada kesan isu yang dibangun pihak tertentu bahwa masalah hutan itu diakibatkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor 44 Tahun 2005 dan SK Menhut 201 Tahun 2006 tentang luas kawasan hutan Sumut, sehingga menimbulkan perpecahan dan bentrokan di lapangan.

"Sebenarnya tidak ada pun SK Menhut itu, kawasan-kawasan hutan yang dirambah orang, kelompok atau pihak badan hukum harus diproses secara hukum karena area kawasan yang ditunjuk SK Menhut itu masih tetap berstatus kawasan hutan register. Namun pada penerapan hukumnya diskriminatif. Petani kecil yang hanya mengusahai 2 ha dihukum, tetapi orang, kelompok, atau badan hukum yang menguasai kawasan hutan yang begitu luas tak diproses secara hukum," katanya.

Direktur Walhi Sumut Sahrul Sagala mengatakan faktanya SK Menhut itu ada dan bermasalah karena didalilkan oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Simalungun yang memvonis 22 orang petani yang berada di kawasan hutan register 1 dan register 2. "Karena SK Menhut itu sedang proses revisi, Polri seharusnya menghentikan penangkapan dan proses hukum terhadap petani yang berada di sekitar kawasan hutan yang payung hukumnya masih berproses menuju penetapan," katanya.
 
Luas kawasan hutan Sumut berdasarkan SK Menteri Pertanian No 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Sumut seluas 3,780 juta ha, Perda No 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah seluas 3,488 juta ha, dan berdasarkan SK Menhut 44/2005 seluas 3,742 juta hektate. (rel)

BERITA LAINNYA
Aceh Siap Jadi Lumbung Kakao Nasional
Rabu, 3 Desember 2014 | 16:22:32
Industri Sawit Butuh Pengolahan Air
Jumat, 28 November 2014 | 15:23:31
Pagaralam Penghasil Strawbery
Jumat, 28 November 2014 | 08:06:03
Mentan Dorong Lampung Tingkatkan Produksi Padi
Rabu, 26 November 2014 | 03:10:52
Harga Itik Veking di Langkat Turun Terus
Senin, 24 November 2014 | 06:32:21
Pembalakan Liar Marak di Toba Samosir
Minggu, 23 November 2014 | 20:25:56
Mendag Perjuangkan Kenaikan Harga Karet Alam
Kamis, 20 November 2014 | 16:19:44
Pengangkutan Hasil Laut Terkendala Infrastruktur
Kamis, 20 November 2014 | 05:16:56
Korem Bhaskara Jaya Dukung Gerakan Pesisir Berseri
Rabu, 19 November 2014 | 16:16:47
Sulut Ekspor Tepung Kelapa ke Rusia
Rabu, 19 November 2014 | 11:29:54
BERIKAN KOMENTAR
Top