PADANG (EKSPOSnews): Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat, mendorong Pemerintah Kota Padang untuk membuat program penyelamatan penyu yang memperhatikan ekonomi masyarakat.

Kepala DKP Sumbar Yosmri, di Padang, Minggu 5 Februari 2012 mengatakan, saat ini belum terlihat ada program dari Pemkot Padang dalam menekan angka eksploitasi habitat penyu, terutama dalam penjualan telur penyu.

"Kita mendorong Pemkot Padang untuk membuat program yang jelas untuk menekan angka penjualan telur penyu di daerah itu, namun juga dengan memperhatikan mata pencaharian masyarakat, yang selama ini bergantung di sektor tersebut," kata Yosmeri.

Dia menambahkan, Pemkot Padang harus membuat program seperti daerah lain di Sumbar, yaitu dengan membeli telur penyu dari pedagang atau masyarakat. Jika tidak, mengarahkan para penjual telur penyu tersebut membuka usaha baru dengan memberikan bantuan modal.

Program yang menurut DKP Sumbar berhasil menekan angka eksploitasi telur penyu di Sumbar adalah upaya konservasi penyu di Kota Pariaman, dimana pemerintah daerah setempat memelihara penyu jenis lekang, hijau dan sisik, yang dimulai sejak tahun 2007 dan baru diresmikan pada 2009.

Pemerintah daerah setempat membeli semua telur penyu yang dijual masyarakat untuk tujuan konservasi, dan kemudian tempat konservasi tersebut dijadikan salah satu kawasan objek wisata yang menarik untuk dikunjungi turis baik dalam maupun luar negeri.

Program seperti yang diterapkan Pemkot Pariaman tersebut, menurut DKP Sumbar, dapat diterapkan oleh Pemkot Padang, tanpa harus menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada penjualan telur penyu.

"Pemkot Padang bisa menerapkan cara yang digunakan Pemkot Pariaman tersebut, misalnya, telur penyu yang biasa dijual pedagang di Kota Padang sebesar Rp2 ribu atau Rp3 ribu per butir, disosialisasikan pada masyarakat jika mereka mau menetaskan dan melepaskan tukik dengan harga yang lebih tinggi," kata Yosmeri.

Yosmeri menambahkan, cara tersebut dapat membuat masyarakat menjadi nelayan penyu dan mengembangkan usaha tersebut untuk menjaga kelestarian habitat tersebut.

Berdasarkan data Balai Kantor Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar, setidaknya ada 22 lapak pedagang yang menjual telur penyu di Pantai Padang dan telur-telur itu diperoleh dari kawasan di luar Kota Padang.

Staf Konservasi Keanekaragaman Hayati BKSDA Sumbar, Rusdian Ritonga mengatakan, BKSDA masih mengupayakan penertiban terhadap penjual telur penyu dapat berlangsung baik tanpa adanya konflik dan penolakan dari pedagang.

"Kita mengakui upaya penertiban ini berjalan lambat karena belum menemukan solusi lebih baik terhadap pedagang, sementara kita juga tidak ingin perekonomian masyarakat terancam dengan penindakan secara tegas nantinya," katanya.

Menurut dia, solusi bagi penjual telur penyu masih diupayakan dengan pendekatan ke masyarakat melalui instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dan instansi terkait lainnya.

Ia mengatakan, hasil temuan di lapangan menunjukkan, aktivitas penjualan telur penyu memang masih marak di Sumbar. Khususnya di Pantai Padang, aktivitas penjualan telur penyu dilakukan secara terang-terangan meski penjual mengetahui perdagangan telur penyu dilarang.(antara)