
- Nasional
- Politik
- Ekonomi & Keuangan
- Hukum & Kriminal
- Agribisnis
- Olahraga
- Hiburan
- Ragam
- Gallery
- Pilkada
- Index

|
||
|
Sumsel Cetak Sawah Baru
PALEMBANG (EKSPOSnews): Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012 ini merencanakan untuk percetakan sawah baru seluas 7.000 hektare, tersebar di beberapa kabupaten yang memiliki potensi.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel Nelly Rosdiana menyampaikan itu ketika ditanya mengenai program percetakan sawah baru seluas 30 ribu hektare sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian, HM Hatta Rajasa beberapa waktu lalu di Palembang, Selasa 31 Januari 2012. Menurut dia, percetakan sawah di Sumsel itu akan dilakukan secara bertahap pada tahun 2012, direncanakan seluas 7.000 hektare. Ia mengatakan, untuk program itu terlebih dahulu dilakukan sosialisasi calon peserta dan calon lokasinya. Jadi, program percetakan sawah itu akan dilakukan secara bertahap dengan pola bantuan sosial (bansos), langsung diberikan kepada kelompok-kelompok tani, katanya. Ia menjelaskan, kelompok-kelompok tani membuka rekening langsung dan nantinya diberikan kepada kelompok tani tersebut. Daerah yang paling besar itu ada di Kabupaten Musi Banyuasin seluas 2.000 hektare, sedangkan sisanya 5.000 ha lagi tersebar di beberapa kabupaten memiliki peluang, dan mempunyai potensi untuk pengembangan luas areal tanam padi dengan catatan tidak alih fungsi komoditi, ujar dia. Ia menyatakan, satu hektare sawah itu anggarannya Rp10 juta, kalau seluas 7.000 ha berarti sekitar Rp70 miliar untuk cetak sawah saja. Anggaran itu untuk cetak sawah saja dengan pola bansos, kelompok tani membuka rekening termasuk di dalamnya untuk benih, kemudian infrastruktur, katanya. Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumsel, H Eddy Yusuf mengatakan, program pemerintah pusat tersebut harus didukung bersama, sehingga produksi beras semakin meningkat. Percetakan sawah baru itu harus benar-benar menambah lahan dan tidak menggarap lahan yang ada sekarang ini. Dengan adanya penambahan sawah baru, maka areal lama harus tetap efektif sehingga perlu pengawasan, demikian Eddy Yusuf.(antara)
BERITA TERKAIT:
|