PEMATANGSIANTAR (EKSPOSnews) :  Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Simalungun (USI) menggelar pelatihan lingkungan hidup bagi masyarakat sekitar Danau Toba.

Kegiatan dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2011 berlangsung di aula FKIP USI, Selasa 13 Desember 2011, dibuka Rektor USI, Ulung Napitu, bersama Ketua LPPM, Riduan Manik. Tampil sebagai pembicara Robert Sipayung dari Bagian Penanggulangan Perambah Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun, Yanthes Donniko, Bagian Penelaah dan Penyusun Program Unit Pelaksana Teknis Balai Pengeloloaan Daerah Aliran Sungai (UPT-BPDAS) Asahan Barumun, serta  Binaris Situmorang, selaku praktisi hukum dan aktivis penggiat lingkungan hidup

Ketiga pembicara ini sependapat, pelatihan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sekitar Danau Toba harus disertakan dalam perlindungan hutan. Sehingga kawasan hutan, termasuk kawasan Danau Toba senantiasa lestari dan berdaya guna bagi masyarakat, baik dari sisi sosiologis maupun ekonomis.
Untuk itu, masyarakat harus dibekali dengan pelatihan, agar bisa melakukan pengelolaan hutan secara arif dan berwawasan lingkungan, tanpa harus merusak. Terutama, bagaimana memanfaatkan  Danau Toba tanpa harus merusak atau mencemarinya.

Menurut Rektor, keterlibatan semua pihak harus diakomodir dalam rangka melestarikan kawasan Danau Toba, yang akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan publik. Dia menilai, perlu langkah serius dan tegas agar masyarakat sekitar Danau Toba bisa sejahtera tanpa harus mencemari danau.

Robert Sipayung, yang tampil sebagai pembicara pertama menegaskan, pihaknya kewalahan mengawasi hutan di Simalungun. Pasalnya, hutan seluas 135 ribu hektar hanya dijaga 65 orang pegawai di Dishut Simalungun.

“Jika rakyat kawasan hutan tak dilibatkan, tentu kami tidak sanggup menjaganya,” ujar Sipayung.

Yanthes Donniko juga mengakui minimnya tenaga pengawasan hutan. Pihaknya hanya memiliki 40 orang pegawai untuk menangani 21 daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara.

“Bagaimana mungkin kawasan hutan bisa ditangani jika tak melibatkan rakyat setempat,”katanya.

Dalam diskusi yang dipandu moderator, Marulam Simarmata (Dosen Jurusan Kehutanan USI), para peserta merupakan perwakilan kelompok petani dari berbagai kecamatan di Kabupaten Simalungun. Ternyata terungkap, banyak selama ini program kehutanan yang tak bisa diakses masyarakat.

Salah seorang peserta, marga Sitindaon menuturkan, kelompok tani di kecamatan-kecamatan tak memperoleh akses informasi. Pihaknya juga meminta Dishut bersedia memberikan pelatihan bagaimana mengakses informasi lewat internet tentang pengelolaan hutan.

Sementara itu, Binaris Situmorang yang tampil pada sesi ketiga menegaskan, masyarakat harus melakukan penguatan kelompok, guna mendapatkan akses pengelolaan hutan. Dikatakan, jika hanya menunggu kebijakan pemerintah, selama ini banyak program pemerintah yang dilakukan setengah hati, bahkan menimbulkan kesan mubajir.

“Pengelolaan hutan selama ini oleh pemerintah tak pernah beres,” ucap Binaris. (js)