MEDAN (EKSPOSnews): Salah satu keputusan penting dari Muasyawarah Cabang II Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut adalah mendesak pemerintah memasukkan tanaman kelapa sawit sebagai tanaman kehutanan, sehingga Indonesia bisa lepas dari hujatan internasional.

Ketua Gapki Sumut Balaman Tarigan menegaskan salah satu program Gapki Sumut adalah mendesak pemerintah agar secepatnya mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) menjadikan perkebunan sebagai tanaman hutan.

“Tanaman perkebunan mampu menghasilkan CO2 dan gas yang dibutuhkan manusia. Curah hujan juga meningkat jika satu kawasan yang dulu gersang ditanami kelapa sawit,” ujarnya di Medan belum lama ini.

Menurut dia, Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumut yang dulu dikenal tanah gersang dan ladang pengembalaan, setelah disulap menjadi perkebunan saqwit curah hujan makin tinggi.

“Di Padang Bolak saat ini curah hujan relatif tinggi dibandingkan dengan ketika masih merupakan tanah gersang dan padang pengembalaan. Jadi tidak benar jika perkebunan kelapa sawit membuat tanah semakin gersang dan tandus,” tuturnya.

Balaman yang didampingi Bendahara Gapki Sumut Laksamana Adyaksa menambahkan dari 7 juta hektate areal perkebunan di Indonesia hanya satu persen yang bermasalah. “Apakah gara-gara satu persen itu, seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia disalahkan,” tuturnya.

Dia mengajak lembaga sosial masyarakat (LSM) dan pemangku kepentingan kelapa sawit berpikir jernih, kalau tidak ada perkebunan kelapa sawit, ekonomi Indonesia akan terpuruk. “Untung masih ada perkebunan sawit yang menjadi penghasil devisa dan bunper untuk menyerap tenaga kerja. Kalau tidak ekonomi Indonesia sudah morat-morit,” tuturnya.

Satu hal lagi, kata Balaman, perkebunan kelapa sawit mampu membuka kantung-kantung ekonomi di pelosok sekalipun. Dulu, paparnya, daerah Bagan Batu, di perbatasan Sumut dan Riau merupakan hutan. “Sekarang daerah itu tumbuh menjadi pusat ekonomi akibat areal perkegunan di sekitarnya. Hal ini banyak muncul di daerah-daerah basis perkebunan kelapa sawit, baik di Kalimantan, Sulawesi, Sumut, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, dan perkebunan kelapa sawit lainnya.

Laksana Adyaksa mendesak pemerintah agar menerbitkan PP dengan menjadikan tanaman kelapa sawit menjadi tanaman hutan, sehingga kritikan negara Uni Eropa bahwa kelapa sawit dihasilkan dari merusak hutan dapat diminimalkan. “Malaysia sudah lama menjadikan tanaman kelapa sawit sebagai tanaman hutan, sehingga negara itu tidak pernah menjadi sasaran kritik para LSM internasional dan negara yang anti terhadap perusakan hutan,” tegsnya. (rel)