Kejati Konfirmasi Bank Lampung untuk Pencairan Dana Sertifikasi Guru

Rabu, 21 Agustus 2013 | 07:38:28
BANDARLAMPUNG (EKSPOSnews): Kejaksaan Tinggi Lampung yang mengusut indikasi korupsi dana sertifikasi guru di Kabupaten Lampung Utara mengkonfirmasi ke Bank Lampung Cabang Kotabumi untuk mengetahui proses pencairan dana tersebut.

Kasi Penerangan dan Hukum Kejati Lampung Heru Widjatmiko saat ditemui di ruang kerjanya di Bandarlampung, mengungkapkan bahwa tim penyidik perlu melakukan konfirmasi ke Bank Lampung Cabang Kotabumi terkait pencairan dana sertifikasi guru.

"Ketika dikonfirmasi sisa dana tersebut hanya Rp600 ribu, padahal mekanisme sebenarnya jika belum ada yang dibayarkan seharusnya dana yang ada tetap disimpan di rekening," katanya, Selasa 20 Agustus 2013.

Mekanismenya tetap di kas daerah jika belum dibayarkan, untuk dialokasikan ke tahun selanjutnya, tapi dana ini sudah dicairkan semua dan tidak kembali dialokasikan lagi, katanya.

Menurut dia, dalam waktu dekat penyidik Kejati Lampung akan memeriksa pegawai bank bagian kasir, mengingat ada beberapa cek yang dicairkan dan belum diketahui jumlahnya.

"Ada juga penyaluran melalui bank lain, seperti Bank Mandiri dan BRI," katanya.

Konfirmasi ini pun, ujarnya, untuk mengetahui berapa jumlah total keseluruhan guru yang menerima dana sertifikasi serta berapa dana yang telah disalurkan.

Sebelumnya Kejati Lampung telah memeriksa 13 saksi kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dengan kerugian senilai Rp7,7 miliar.

"Yang diperiksa ada 13 orang terdiri dari sembilan guru dan empat orang dari Dinas Pendidikan Lampung Utara," kata Heru Widjatmiko.

Dia menjelaskan, pemeriksaan itu untuk mendapatkan keterangan terkait dana tunjangan sertifikasi guru tersebut, tujuannya untuk mengumpulkan alat bukti yang diperlukan.

Penyidik masih akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang mengetahui dana tersebut, seperti sejumlah pegawai dari dinas itu dan para guru yang akan dipanggil lagi, katanya.

"Masih ada saksi-saksi yang akan kami panggil untuk mengetahui siapa pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini," kata Heru.

Ia menjelaskan, temuan kerugian negara tersebut merupakan hasil verifikasi data dan keterangan pada laporan hasil penyelidikan tim penyidik.

Hasilnya, untuk sementara dari total dana sertifikasi guru tahun 2012 di Lampung Utara sebesar Rp75 miliar, dan negara dirugikan sebesar Rp7,7 miliar termasuk di dalamnya adalah dana pajak yang tidak disetorkan sebesar Rp2 miliar.

Namun modus dari tindakan pidana korupsi yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara tersebut, dia belum bisa menjelaskan, tapi dari dana secara global dana sertifikasi yang seharusnya dibayarkan 12 bulan ternyata hanya dibayarkan selama 10 bulan saja.

"Hanya 10 bulan yang dibayarkan, sisanya yang merupakan hak para guru itu tidak dibayarkan. Kami juga sudah memiliki bukti awal yang cukup untuk menjerat pelaku dalam pasal korupsi," katanya.

Perkara ini telah masuk tahap penyidikan per tanggal 1 Agustus 2013 dengan nomor sprindik 510/N.8/Fd.1/08/2013.(ant)

BERITA LAINNYA
Mahasiswa Unsri asal Medan Tewas Gantung Diri di Kos
Sabtu, 1 November 2014 | 14:07:01
Tersangka Pembunuh Kapten Timnas Afsel Ditangkap
Sabtu, 1 November 2014 | 03:56:22
Gubernur Kalteng Diperiksa Kejati Selama Dua Jam
Jumat, 31 Oktober 2014 | 13:27:02
Korupsi Benih Kopi, Kejagung Tahan Pejabat Kementan
Jumat, 31 Oktober 2014 | 05:35:35
Janda Diperas Gara-Gara Foto Bugil di Facebook
Jumat, 31 Oktober 2014 | 04:45:32
2 Anggota Polda Kepri Dipecat dengan Tidak Hormat
Kamis, 30 Oktober 2014 | 05:36:48
KPK Usut Keterlibatan Pejabat Kemendagri Terkait e-KTP
Kamis, 30 Oktober 2014 | 03:44:53
Kapolsek Medan Baru dan Medan Barat Dimutasi
Kamis, 30 Oktober 2014 | 03:37:01
Hina Jokowi di FB, Tukang Tusuk Sate Ini Ditahan
Rabu, 29 Oktober 2014 | 19:25:42
BERIKAN KOMENTAR
Top