KIP Sidangkan Ajudikasi HAM Aceh

Rabu, 6 Maret 2013 | 16:30:14
BANDA ACEH (EKSPOSnews): Komisi Informasi Pusat (KIP) mulai menyidangkan ajudikasi terhadap kasus sengketa informasi antara Koalisi NGO HAM dan Komnas HAM Aceh di Banda Aceh.

Sidang yang di ketuai majelis Dono Prasetyo bersama dua anggota mejelis yakni Amiruddin dan Abdul Rahman Ma'mum dihadiri para aktivis LSM di provinsi Aceh dilaksanakan disalah satu aula hotel Sultan Banda Aceh.

Aktivis Koalisi NGO HAM Muhammad Isa mengatakan semula sidang ajudikasi pemeriksaan sengketa antara dua lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) itu dijadwalkan 5 Maret 2013 namun dapat terlaksana 6 Maret 2013 pukul 10.00 WIB.

"Kita bersyukur sidang ajudikasi komisi informasi ini dapat terlaksana di Aceh, ini sidang perdana yang dilakukan Komisi Informasi," kata Muhammad Isa.

Pada persidangan tersebut Koalisi NGO HAM selaku pemohon mengirim orang perwakilan atau kuasa yakni Nurul Ichsan, Muhammad Isa, Marhami RA, Ahmadi dan Muhajir.

Sementara dari pihak Komnas HAM Aceh (termohon) diwakili Mulya Robby Manurung dan Eka.

Kepala divisi advokasi dan jaringan Koalisi NGO HAM Marhami RA sebelum persidangan menyebutkan persidangan perdana Komisi Informasi di Aceh itu dilaksanakan karena sengketa atas permintaan informasi yang diajukan oleh Koalisi NGO HAM Aceh yang bernomor 30/K-NGO/HAM/IX/2012 kepada Komnas HAM Aceh.

Dalam surat itu Koalisi NGO HAM meminta data kepada Komnas HAM Aceh tentang nama korban, daerah dan status perkembangan kasus yang dilakukan Tim Ad hoc yang dibentuk lembaga tersebut.

Menurutnya, permintaan informasi itu sendiri berdasarkan surat Komnas HAM Aceh bernomor 058/PMT/S 3.5.1/IV/2011, tertanggal 4 April 2011 yang menyebutkan selama periode Darurat Militer di Aceh Komnas HAM telah membentuk Tim Ad hoc dan selama menjalankan tugasnya telah memeriksa 70 kasus dugaan pelanggaran HAM.

Kasus yang telah diperiksa tersebut yakni 19 kasus pembunuhan, tujuh kasus pengusiran, tujuh pemindahan paksa dan sembilan kasus perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang.

Selanjutnya 16 kasus penyiksaan, sembilan kasus perkosaan, 16 kasus penganiyaan dan enam kasus penghilangan fakta.

Marhami menyebutkan atas permintaan informasi tersebut, Komnas HAM Aceh melalui surat jawabannya yang bernomor 116/PMT/S 3.5.1/IX/2012, bertanggal 24 September 2012 memberikan jawaban bahwa laporan Tim Ad hoc itu berklasifikasi rahasia sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

"Kami berharap persidangan ini dapat membantu keluarga korban pelanggaran HAM yang selama ini mempertanyakan sejauhmana kasus yang telah diperiksa tim Ad hoc Komnas HAM itu," katanya. (antara)

BERITA LAINNYA
Gubernur Kalteng Diperiksa Kejati Selama Dua Jam
Jumat, 31 Oktober 2014 | 13:27:02
Korupsi Benih Kopi, Kejagung Tahan Pejabat Kementan
Jumat, 31 Oktober 2014 | 05:35:35
Janda Diperas Gara-Gara Foto Bugil di Facebook
Jumat, 31 Oktober 2014 | 04:45:32
2 Anggota Polda Kepri Dipecat dengan Tidak Hormat
Kamis, 30 Oktober 2014 | 05:36:48
KPK Usut Keterlibatan Pejabat Kemendagri Terkait e-KTP
Kamis, 30 Oktober 2014 | 03:44:53
Kapolsek Medan Baru dan Medan Barat Dimutasi
Kamis, 30 Oktober 2014 | 03:37:01
Hina Jokowi di FB, Tukang Tusuk Sate Ini Ditahan
Rabu, 29 Oktober 2014 | 19:25:42
Duh, Napi Koruptor Bebas Keluyuran di Luar LP
Rabu, 29 Oktober 2014 | 19:20:41
Bank DKI Ajukan Banding Atas Pedagang Emas
Rabu, 29 Oktober 2014 | 06:51:40
Demi Jadi Polwan, Rela Ditiduri Sampai Hamil
Selasa, 28 Oktober 2014 | 06:30:35
BERIKAN KOMENTAR
Top