
- Nasional
- Politik
- Ekonomi & Keuangan
- Hukum & Kriminal
- Agribisnis
- Olahraga
- Hiburan
- Ragam
- Gallery
- Pilkada
- Index

|
||
|
Gatot Minta Polisi Usut Tuntas Pemalsu SK CPNS dan Honorer Pemprov Sumut
MEDAN(EKSPOSnews): Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho meminta kepolisian daerah (polda) mengungkap tuntas kasus pemalsuan surat keputusan (SK) pengangkatan PNS dan percaloan CPNS.
“Kewenangan dalam mengembangkan kasus ini ada pada kepolisian.Saya mengapresiasi kerja polisi dalam mengusut kasus ini dan berharap kasus ini dapat dituntaskan,” katanya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut Jumat 4 November 2011. Saat ini dia menunggu pembuktian pihak kepolisian terkait calo pengangkatan dan pemalsuan SK CPNS dan honorer di lingkungan Pemprov Sumut. Jika sudah terbukti, Gatot berjanji memberi sanksi kepada aparaturnya yang terlibat. “Kalau kemudian sudah terbukti nanti segera akan kita tindaklanjuti,”tandasnya. Kepala Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Sumut Komisaris Polisi (Kompol) Andry Setiyawan mengatakan, mereka masih memburu sindikat calo CPNS setelah ditangkapnya tersangka Alexander Pandapotan Pardede.Mereka menduga oknum PNS Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan itu bagian dari sindikat. Menurut dia, tersangka telah lama menjadi target operasi (TO) atas pengaduan tiga korban dari sejak September 2011.“Ya memang sudah lama diincar, tapi karena baru diketahui masuk kerja beberapa hari lalu, jadi dari situlah baru ditangkap,” tukasnya di kantornya kemarin. Penyidik juga telah memeriksa 10 saksi terkait penipuan perekrutan CPNS yang meraup uang korban hingga mencapai Rp570 juta. Sementara untuk hubungan tersangka dengan Ridwan Panjaitan, yang disebut- sebut sebagai Asisten Pribadi (Aspri) Plt Gubernur Sumut belum bisa dipastikan Andry.“Saat diperiksa tersangka juga tidak mau mengaku,hanya menyebutkan menyerahkan uang setoran itu kepada seseorang bermarga Panjaitan,” imbuhnya. Kuasa hukum tersangka Alexander Pandapotan Pardede, Ganda Tambunan mengatakan, kliennya tidak mengenal Ridwan Panjaitan. “Kalau yang setahu saya,klien saya ini mengaku menyerahkan uang setoran itu kepada marga Panjaitan, tapi tidak tahu bekerja dimana,” katanya di Polda Sumut kemarin. Dia mengaku mendampingi kliennya hingga dapat kebenaran kasus tersebut.“Saya datang mendampingi klien saya untuk meluruskan masalah ini. Permasalahan marga dan nama itu masih harus ada klarifikasi yang sebenarnya kepada yang bersangkutan jika memang ada keterlibatan,”katanya. Di tempat terpisah, Aspri Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Ridwan Panjaitan membantah mengenal Alexander. Dia juga merasa tidak pernah berhubungan dengan pelaku penipuan yang kasusnya sedang ditangani Polda Sumut. Menurut dia, semua tuduhan tidak benar dan orangorang yang dimaksud belum tentu menjurus kepada dirinya karena ada banyak nama dan marga yang sama di Pemprov Sumut. Bahkan, kata dia, tuduhan tersangkaTengku Hasanul Bolqiah yang tertangkap pertama kali atas kasus penipuan 49 CPNS dan tenaga honorer sudah diklarifikasi sendiri oleh pelaku. Sedangkan pelaku yang baru tertangkap menurut informasi yang diperolehnya bukan ditujukan kepada dirinya, tapi marga Panjaitan di satuan kerja dan perangkat daerah (SKPD) lain.Menurut Ridwan, Plt Gubernur Sumut juga percaya bahwa dirinya tidak terlibat.“Sudah ada kokklarifikasi dari pelaku bahwa dia tidak kenal saya. Tanya saja sama pelakunya.Pak Kaiman (BKD) juga bilang gitu,”ujarnya, seperti dikutip Sindo. Merasa tidak melakukan apapun,Ridwan pun menganggap tidak perlu melaporkan balik pelaku ke Polda Sumut atas pencatutan namanya. Karena klarifikasi dari tersangka dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah cukup. Dia khawatir jika diklarifikasi ke Polda Sumut justru semakin menjadi konsumsi pemberitaan. Sementara anggota Komisi A DPRD Sumut Raudin Purba menegaskan, siapa pun yang menjadi pelaku pemalsuan SK CPNS harus diproses secara hukum.“ Mau Wewen (Panggilan Ridwan Panjaitan), atau siapa pun harus diproses sesuai dengan hukum yang ada. Meskipun hal itu belum tentu benar kalau dia terlibat,”bebernya. Ketua Komisi A DPRD Sumut Isma Fadly Pulungan juga mengatakan, persoalan ini harus segera diungkap untuk kejelasan kasus ini di mata masyarakat. Dia juga berharap di sekitar Plt Gubernur harus dibersihkan dari orang-orang yang mencari keuntungan denganjalanyangtidakbenar.“ Saya kira polisi akan menuntaskan ini. Jadi kita tahu siapa-siapa saja yang terlibat,”pungkasnya.(ana)
BERITA TERKAIT:
|