Sejumlah Pengembang PLTMH Minta Pemerintah Memangkas Birokrasi Perizinan

Jumat, 13 November 2009 | 13:54:11
MEDAN (EKSPOSnews): PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Sumut meminta pemerintah memangkas birokrasi perizinan pembangun pembangkit listrik mikrohidro di bawah 10 megawatt, sehingga investor bergairah kembali.

General Manager PT PLN Wilayah Sumut Manerep Pasaribu menegaskan izin pembanguan pembangkti listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) agar pangkas, sehingga pengembang di daerah memiliki kepastian berusaha.

“Masa…ya! Untuk izin pembangkit PLTMH 10 MW ke bawah harus sampai ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Saya menilai birokrasinya terlalu panjang, sehingga pengembang PLTMH di daerah banyak yang bertanya-tanya,” ujarnya Bisnis di Medan, Jumat (13/11).

Dia dimintai tanggapan seputar keluhan 12 pengembang pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) di Sumut yang izinnya sudah diajukan 1,5 tahun lalu, sampai saat ini belum keluar dari pemerintah pusat.

Dia mengakui rekomendasi dari PLN Wilayah Sumut kepada PLN Pusat sudah disampaikan 1,5 tahun lalu, dan seterusnya dilanjutkan ke kantor Kementerian ESDM. “Sampai saat ini izin tersebut belum turun. Gubernur Sumut juga sudah menyurati pemerintah pusat, namun sampai saat ini belum ada jawaban,” tuturnya.

Sebelumnya, salah seorang pengembang PLTM di Humbang Hasundutan, Sumut, Nelson Matondang, mengakui surat rekomendasi dari General Manager PT PLN Wilayah II Sumut sudah masuk ke PLN pusat untuk diteruskan kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.

“Sampai saat ini izin yang ditunggu-tunggu belum keluar dari pusat. Padahal Sumut saat ini sangat membutuhkan tambahan pasok listrik dengan harga murah,” ujarnya di Medan, kemarin.

Menurut dia, saat ini ada 12 pengembang di Sumut mengajukan izin untuk membangun PLTM di daerah ini dengan total kapasitas 80 MW.
“Saya mau membangun PLTA di Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumut dengan kapasitas 10 MW, namun izin dari pemerintah pusat sampai saat ini belum turun,” tuturnya.

Dia menegaskan sebagian pengembang tersebut sudah prustrasi karena izin yang ditunggu-tunggu dari PLN Pusat dan Kementerian ESDM belum turun. “Bagaimana kami mau memulai pembangunan kalau izin saja belum ada. Kalau dari bupati, gubernur Sumut dan rekomendasi dari GM [general manajer] PLN Wilayah II Sumtu sudah sampai ke PLN Pusat. Kami tidak tahu masalahnya dimana, sehingga izin tersebut belum turun sampai saat ini.”

Nelson Matondang mengakui akan membentuk Asosiasi Pengembang PLTM di Sumut untuk memperjuangkan kepentingan pengembang di daerah ini.
Saat ini, kata dia, para pengembang PLTM sedang berdiskusi untuk membentuk asosiasi tersebut, sehingga mampu membentuk pengurus. “Pengurus yang dibentuk itulah nantinya akan menanyakan kepada PLN Pusat, Kementerian ESDM kendala perizinan pembangunan PLTM di Sumut,” tuturnya.

Kalau belum juga tuntas awal 2010, kata dia, asosiasi akan menyurati Presiden agar mengetahui betapa sulitnya mendapatkan perizinan di negara ini. Padahal, paparnya, pengembang sudah mengeluarkan dana untuk membebaskan lahan, studi kelayakan, dan berbagai macam biaya lainnya.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Simalungun Zulkarnain Damanik mengakui investor banyak yang berminat untuk membangun pembangkit listrik di daerah. Hanya saja, lanjut Zulkarnain, pemerintah pusat masih sering lamban dalam merespon, dalam bentuk pemberian rekomendasi dan perizinan.

 "Saya berharap para menteri pada kabinet yang baru proaktif mengatasi krisis listrik di negeri ini. Simalungun sudah ada solusi, jangan perlama-lama pemberian izin bagi rencana membangun pembangkit listrik lainnya,"serunya.(rel)

BERITA LAINNYA
Mobil Buatan Indonesia Laris Diekspor
Selasa, 2 September 2014 | 04:57:54
Tanpa Freeport, Nilai Ekspor Papua Turun
Selasa, 2 September 2014 | 03:58:12
Manado Alami Deflasi
Senin, 1 September 2014 | 12:57:22
Twitter Siap Buka Kantor Resmi di Jakarta
Senin, 1 September 2014 | 07:21:01
Harga Eceran Premium Tembus Rp 10 Ribu Per Liter
Minggu, 31 Agustus 2014 | 19:12:19
Produk CPO RI Terbesar Ketiga di Eropa
Minggu, 31 Agustus 2014 | 17:55:03
Batam Akan Jadi Pintu Keluar Masuk Pengiriman TKI
Minggu, 31 Agustus 2014 | 05:22:20
Megawati Setuju BBM Naik
Sabtu, 30 Agustus 2014 | 20:21:01
Realisasi PAD Langsa Capai 84 Persen
Sabtu, 30 Agustus 2014 | 16:01:30
PPATK Akui Sulit Melacak Transaksi Seks Anak
Jumat, 29 Agustus 2014 | 14:42:24
Chatib: Naikkan BBM, Jokowi Tak Perlu Izin DPR
Kamis, 28 Agustus 2014 | 17:11:01
BERIKAN KOMENTAR
Top