Mayoritas Dana Bagi Hasil Migas untuk Pemerintah Aceh

Rabu, 20 Maret 2013 | 02:41:28
BANDA ACEH (EKSPOSnews): Sebesar 60 persen dana bagi hasil minyak dan gas (migas) serta dana otonomi khusus (otsus) diperuntukkan dan dikelola Pemerintah Provinsi Aceh, kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPR Aceh, Abdullah Saleh.

"Perimbangan dana ini diusulkan dalam rancangan qanun tata cara pengelolaan migas dan otsus," kata Abdullah Saleh di Banda Aceh, Selasa 19 Maret 2013.

Ia mengatakan, Pansus IV DPR Aceh diberi tugas membahas perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil migas dan penggunaan dana otsus.

Dalam pembahasan dengan tim eksekutif Pemerintah Aceh, kata dia, beberapa substansi yang diatur dalam qanun tersebut perlu diubah. Di antaranya mengenai dana perimbangan.

"Dana perimbangan ini diusulkan 60 persen untuk program pembangunan pemerintah provinsi dan 40 persen untuk program pembangunan kabupaten/kota," kata dia.

Ia mengatakan, rancangan qanun ini juga mengatur masalah tata cara alokasi dana perimbangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Alokasi dananya paling banyak satu persen.

"Nantinya, anggaran kabupaten/kota ini dialokasikan dalam bentuk transfer setiap tahunnya yang ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan pimpinan DPR Aceh," ujarnya.

Abdullah Saleh menambahkan, rancangan qanun itu juga mengatur sanksi dan penghargaan bagi pemerintah kabupaten/kota.

Misalnya, kata dia, sanksi yang tidak bisa merealisasikan dana otsus, atau sebaliknya, memberikan penghargaan bagi daerah yang mampu merealisasikan dana otsus.

"Gubernur dalam qanun ini juga diberi wewenang untuk melakukan tindakan sanksi administrasi terhadap kabupaten/kota yang tidak melaksanakan program dibiayai dana otsus sesuai musrenbang," kata dia.

Selain tentang alokasi dan tata caranya, kata dia, rancangan qanun ini juga mengatur sanksi bagi kabupaten/kota yang tidak bisa merealisasikan dana otsus.

Ia mengatakan adanya perubahan qanun tersebut dalam rangka terwujudnya pengelolaan dana otsus dan migas sesuai target yang direncanakan.

"Pansus bersama tim Pemerintah Aceh melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, maupun praktisi membahas dan menyempurnakan substansi yang diatur dalam rancangan qanun ini," demikian Abdullah Saleh.(antara)

BERITA LAINNYA
Penyerapan APBD Langkat masih Rendah
Kamis, 23 Oktober 2014 | 11:16:13
Transaksi GATF 2014 Palembang Ditarget Rp5 M
Kamis, 23 Oktober 2014 | 06:28:50
Upah Minimum Provinsi Dilansir Serentak 1 November
Kamis, 23 Oktober 2014 | 06:27:38
PTPN VIII Masuk Sektor Energi
Rabu, 22 Oktober 2014 | 18:00:39
Samsung Siap Pasarkan Galaxy Note 4
Rabu, 22 Oktober 2014 | 15:46:33
DPRD Desak Gubernur Selamatkan Bank Sumut
Rabu, 22 Oktober 2014 | 14:52:24
Ada Perusahaan Valas Asing Beroperasi Ilegal di Bali
Rabu, 22 Oktober 2014 | 14:50:29
Daun Nipah Aceh Masuk Malaysia
Rabu, 22 Oktober 2014 | 05:54:32
Kenaikan Tarif Pelabuhan Teluk Bayur Wajar
Selasa, 21 Oktober 2014 | 10:46:48
Perusahaan Diminta Menabung Uang Pensiun Karyawan
Senin, 20 Oktober 2014 | 15:33:29
Menperin Minta Inalum Genjot Produksi
Senin, 20 Oktober 2014 | 15:23:43
Wagubsu Tantang Mahasiswa jadi Pengusaha
Minggu, 19 Oktober 2014 | 19:14:27
BERIKAN KOMENTAR
Top