Kamis, 17 April 2014
Follow: 
Media, Indonesia, berita Indonesia, foto Indonesia, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik, rss feed, galeri foto,medan kini,terkini,medan, sumatera utara,sumut,nasional,ekonomi,sosial,budaya
Kunjungi eksposnews.com dari HP Anda!
  • Mayoritas Dana Bagi Hasil Migas untuk Pemerintah Aceh
    Rabu, 20 Maret 2013 | 02:41:28
    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Sebesar 60 persen dana bagi hasil minyak dan gas (migas) serta dana otonomi khusus (otsus) diperuntukkan dan dikelola Pemerintah Provinsi Aceh, kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPR Aceh, Abdullah Saleh.

    "Perimbangan dana ini diusulkan dalam rancangan qanun tata cara pengelolaan migas dan otsus," kata Abdullah Saleh di Banda Aceh, Selasa 19 Maret 2013.

    Ia mengatakan, Pansus IV DPR Aceh diberi tugas membahas perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil migas dan penggunaan dana otsus.

    Dalam pembahasan dengan tim eksekutif Pemerintah Aceh, kata dia, beberapa substansi yang diatur dalam qanun tersebut perlu diubah. Di antaranya mengenai dana perimbangan.

    "Dana perimbangan ini diusulkan 60 persen untuk program pembangunan pemerintah provinsi dan 40 persen untuk program pembangunan kabupaten/kota," kata dia.

    Ia mengatakan, rancangan qanun ini juga mengatur masalah tata cara alokasi dana perimbangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Alokasi dananya paling banyak satu persen.

    "Nantinya, anggaran kabupaten/kota ini dialokasikan dalam bentuk transfer setiap tahunnya yang ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan pimpinan DPR Aceh," ujarnya.

    Abdullah Saleh menambahkan, rancangan qanun itu juga mengatur sanksi dan penghargaan bagi pemerintah kabupaten/kota.

    Misalnya, kata dia, sanksi yang tidak bisa merealisasikan dana otsus, atau sebaliknya, memberikan penghargaan bagi daerah yang mampu merealisasikan dana otsus.

    "Gubernur dalam qanun ini juga diberi wewenang untuk melakukan tindakan sanksi administrasi terhadap kabupaten/kota yang tidak melaksanakan program dibiayai dana otsus sesuai musrenbang," kata dia.

    Selain tentang alokasi dan tata caranya, kata dia, rancangan qanun ini juga mengatur sanksi bagi kabupaten/kota yang tidak bisa merealisasikan dana otsus.

    Ia mengatakan adanya perubahan qanun tersebut dalam rangka terwujudnya pengelolaan dana otsus dan migas sesuai target yang direncanakan.

    "Pansus bersama tim Pemerintah Aceh melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, maupun praktisi membahas dan menyempurnakan substansi yang diatur dalam rancangan qanun ini," demikian Abdullah Saleh.(antara)

    Akses berita terbaru versi mobile di: m.eksposnews.com
    Leave your comment.
    Name*:
    Email*:
    Website:
    Comment*:
    : * Type the captcha!