Aktivitas Tambang Ilegal di Solok Selatan Minta Dihentikan

Jumat, 15 Maret 2013 | 21:12:49
PADANG (EKSPOSnews): Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Nofrizon meminta aktivitas tambang emas baik legal maupun ilegal di Kabupaten Solok Selatan dihentikan sementara selama proses tim terpadu melakukan penertiban.

Nofrizon menyampaikan permintaan itu dalam rapat koordinasi pembentukan tim terpadu penertiban tambang emas oleh Pemprov Sumbar yang dihadiri perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Sumbar, Jumat 15 Maret 2013.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, dalam polemik tambang emas di Solok Selatan hal paling pokok yang harus dilakukan adalah penghentian sementara operasional tambang tanpa harus memandang punya izin atau tidak.

Setelah semua aktivitas tambang emas itu dihentikan sementara, tim terpadu yang dibentuk pemprov dengan melibatkan berbagai unsur dapat melakukan penelusuran.

"Kalau aktivitas tambang emas tetap berlangsung, ketika tim terpadu ke lapangan dan menanyakan ke masyarakat akan dikatakan milik pengusaha, begitu sebaliknya sehingga sulit mendapatkan titik temu," katanya.

Kalau dihentikan semuanya, tambah Nofrizon, maka akan dapat dilakukan penelusuran pada saat mereka diperbolehkan beroperasi kembali, mana yang punya izin dan mana yang ilegal.

Langkah seperti itu diambil agar gesekan-gesekan di masyarakat terkait polemik aktivitas tambang emas di kabupaten itu tidak terus terjadi.

Nofrizon mengaku memperoleh informasi bahwa pada awal pekan depan ada rencana aksi massa dengan jumlah sekitar 5.000 orang ke kantor bupati dan DPRD Solok Selatan.

Menurut dia, tim terpadu dari provinsi harus segera turun ke lapangan karena batas waktu sosialisasi yang dibuat Pemkab Solok Selatan berakhir Minggu (17/3).

"Jika masih terjadi pembiaran, polemik akan terus terjadi di masyarakat. Kondisi yang terjadi sekarang karena pembiaran dan diketahui sejak lima bulan lalu," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia meminta manajemen PT Pertamina masuk dalam tim terpadu provinsi karena punya keterkaitan soal bahan bakar tambang emas di hulu Sungai Batanghari tersebut.

Jika ada ketegasan Pertamina dalam melakukan pengawasan pasokan BBM, tentu aktivitas tambang emas dapat dihentikan.

Selama ini, kata dia, pasokan BBM ratusan unit escavator dibeli dari SPBU di kawasan Jalan Lintas Sumatera Bagian Tengah, mulai dari Muaro Kelaban, Sawahlunto, hingga ke wilayah Dharmasraya.

Tim terpadu provinsi juga diharapkan melakukan pemantauan aktivitas penambangan emas di Kabupaten Pasaman, karena ada 10 unit alat akan masuk ke wilayah itu.

Namun Bupati Pasaman Benny Utama tidak mengizinkan aktivitas penambangan emas menggunakan alat berat atau escavator tersebut.

"Jika ada surat-surat resmi untuk proses perizinan terkait tambang dikesampingkan dulu, tim terpadu harus difokuskan pada penertiban untuk menghilangkan keresahan masyarakat," katanya.(antara)

BERITA LAINNYA
Moratorium Tambang di Aceh Mendesak
Rabu, 20 Agustus 2014 | 19:15:38
Utang Luar Negeri Indonesia Naik
Rabu, 20 Agustus 2014 | 16:58:46
Pengusaha Arab Saudi Tertarik Bisnis Hotel di Lombok
Rabu, 20 Agustus 2014 | 03:33:11
Usai London, Garuda Ingin Terbang ke Paris
Rabu, 20 Agustus 2014 | 03:27:39
Sumut Anggarkan Bantuan Kepesertaan Jamsostek Informal
Selasa, 19 Agustus 2014 | 15:49:01
Kemenperin Gelar Pameran Produk Wirausaha Baru
Selasa, 19 Agustus 2014 | 15:28:54
Mundurnya Karen Tak Ganggu Penyidikan KPK
Selasa, 19 Agustus 2014 | 06:00:36
Harga Elpiji Batal Naik, Pertamina Merugi Rp 6 Triliun
Selasa, 19 Agustus 2014 | 05:53:12
Uang NKRI Sudah Beredar di Sumut dan Aceh
Selasa, 19 Agustus 2014 | 05:01:46
BI Alokasikan Rp3 Triliun/Tahun untuk Cetak Uang
Selasa, 19 Agustus 2014 | 04:52:05
BERIKAN KOMENTAR
Top