PT HSJ Labuhanbatu Tolak Kenaikan Upah Sesuai UMSK

Kamis, 12 April 2012 | 05:50:36
Berita Terkait:
LABUHANBATU (EKSPOSnews) : Pihak manajemen PT Perkebunan Kelapa Sawit Hari Sawit Jaya (HSJ) menolak menaikkan upah karyawan sesuai dengan
upah minimum Sektor Kabupaten (UMSK), yakni sebesar Rp1.204.450, perbulan. Penolakan itu disampaikan Manajer PT HSJ Patuan Sinurat dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama unsur pimpinan DPRD Labuhanbatu, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Labuhanbatu, Bagian Hukum Pemkab Labuhanbatu, PT Jamsostek unit Kisaran Dan perwakilan Serikat Buruh Sejahtra Indonesia (SBSI-92), yang digelar di ruang paripurna DPRD Labuhanbatu, Rabu 11 April 2012.

“Pihak perusahaan tidak sepihak untuk menetapkan upah. Dalam penetapan upah itu juga disepakati perwakilan karyawan melalui SPSI. Jadi kita menolak
tuntutan karyawan yang menginginkan kenaikan upah,” ujar Patuan Sinurat dalam RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu Aminudin  Manurung.”Menurut Patuan Sinurat, pihaknya telah menetapkan upah karyawan berdasarkan SKB Badan Kerja Sama Perkebunan Kelapa Sawit  (BKSPPS), yakni menetapkan pembayaran upah karyawan sebesar Rp1.191.000, perbulannya. “Upah itu termasuk natural atau beras, perumahan dan listrik,” tambahnya.

Sementara perwakilan karyawan PT HSJ, yang juga anggota dari SBSI 92, S Zega tetap menuntut agar PT HSJ segera menaikkan upah karyawan sesuai UMSK yang telah ditetapkan pemerintah. “Jika perusahaan menolak menaikkan upah sesuai UMSK, itu artinya perusahaan telah melanggar peraturan di negara ini,” ujar S Zega.

Selain menuntut kenaikan upah para karyawan, S Zega juga menuntut pihak perusahaan segera menaikkan upah para buruh harian lepas (BHL) yang selama ini hanya diberi upah sebesar Rp45.700 perharinya. Selain itu, S Zega juga menuntut pihak perusahaan segera memasukkan ratusan karyawan yang belum mendapatkan Jamsostek. “Termasuk para BHL, harus dimasukkan jamsostek sesuai undang-undang nomor 13 tahun 2004,” tegasnya.

Pimpinan PT Jamsostek unit Kisaran Isa Nurhayati Siagian mengatakan, hingga Maret 2012, pihaknya hanya mendata sebanyak 1020 karyawan PT HSJ yang mendapatkan jamsostek. “Jumlah karyawan yang mendapatkan jamsostek itu berasal dari 6 unit perusahaan PT HSJ, yakni 4 unit perusahaan perkebunan Dan 2 unit PKS,” terangnya. Dikatakannya, pihak PT Jamsostek sudah kerap kali menghubungi pihak perusahaan agar segera mendaftarkan sejumlah karyawan yang belum mendapatkan jamsostek, Namun hingga kini belum ada tanggapan serius dari pihak perusahaan.

"Sudah berulangkali kita hubungi perusahaan. Tapi sepertinya tidak ada tanggapan,” ungkapnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Darpin Siregar mengatakan, sudah seharusnya pihak perusahaan menetapkan upah karyawan sesuai UMSK yang telah ditetapkan pemerintah,
bukan berdasarkan BKSPPS. “Jika perusahaan tetap menolak, maka persoalan ini akan kita serahkan ke ranah hukum,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan pimpinan RDP Aminudin Manurung yang memutuskan akan memberikan waktu 10 hari kepada pihak perusahaan untuk menyelesaikan tuntutan para karyawan tersebut. Jika tidak, DPRD Labuhanbatu akan mendukung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu bersama para karyawan untuk membawa persoalan tenaga kerja  tersebut ke ranah hukum.(fh)

BERITA LAINNYA
Inalum Siapkan Pembangunan PLTU
Senin, 24 November 2014 | 14:31:49
Kepala BPKS: Tak Ada Proyek Besar yang Gagal di Sabang
Minggu, 23 November 2014 | 18:52:32
MRO Batam Hemat Perawatan Pesawat Lion Group
Minggu, 23 November 2014 | 07:36:43
Harga Cabai Melejit, Pedagang Menjerit
Minggu, 23 November 2014 | 07:27:32
Proyek Solar Cell dan Geothermal di Sabang Gagal
Sabtu, 22 November 2014 | 18:54:05
Pemkab Solok Selatan Tunggak Pembayaran Listrik
Sabtu, 22 November 2014 | 14:04:30
Mulai 1 Desember, Malaysia Juga "Sesuaikan" Harga BBM
Sabtu, 22 November 2014 | 04:02:34
Xiaomi Berambisi Kalahkan Apple & Samsung
Jumat, 21 November 2014 | 16:01:42
BERIKAN KOMENTAR
Top