PEMATANGSIANTAR (EKSPOSnews) : Para petani di Kecamatan Siantar Marihat mengeluhkan harga pupuk bersubsidi. Karena harganya lebih murah jika dibeli di Pasar, daripara kios pengecer yang dihunjuk sesuai Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Ini terungkap dalam kegiatan reses anggota DPRD Sumut, Japorman Saragih dengan masyarakat Kota Pematangsiantar, Kamis 9 Februari 2011. Kegiatan reses di Jalan Bah Kora II, Kelurahan Sukaraj, Kecamatan Siantar Marihat, ini dihadiri Sekretaris DPC PDI-P Kota Pematangsiantar, Pardamean Sibarani, sejumlah pengurus, anggota DPRD M Rivai Siregar, dan Rudel Sipayung, termasuk Camat Siantar Marihat, Mangapul Sitanggang.

Wakil Ketua DPC PDI - P, Togi Siregar menilai, Kecamatan Siantar Marihat merupakan daerah pertanian, dan umumnya masyarakat bertani. Togi mengatakan, yang dikeluhkan saat ini harga pupuk bersubsidi lebih murah didapatkan di pasar daripada kios pupuk yang dihunjuk sebagai penyalur sesuai RDKK.

Hal senada disampaikan Ketua Kelompok Tani (Koptan) Naga Huta Timur, Tumpal Sibarani. Dia mengaku, jika petani belanja pupuk subsidi ke pasar, justru lebih murah. Contohnya Urea di pasar harganya Rp 85 ribu, sementara di kios penyalur RDKK Rp 95 ribu. Sementara jenis ZA Rp 75 ribu di pasar, justru harga kios bersubsidi 85 ribu.

"Nasib petani sangat sakit, begitu panen tak ada bawa uang ke rumah karena habis membeli pupuk. Ini sudah disampaikan pada pihak terkait, tapi tak ada tanggapan," ujarnya.

Tumpal juga menyinggung bantuan bibit pada petani, yang dinilai tak mencukupi. Dia mengusulkan setiap musim tanam ada bantuan bibit, dan obat - obatan.

Pihaknya juga mengeluhkan jika bantuan handtraktor, jika sesudah sampai pada petani, justru ada oknum anggota DPR mengaku jika dia yang memperjuangkan. Menurutnya, petani justru yang mengajukan permohonan pada Dinas Pertanian.

Petani juga mengeluhkan handtraktor yang diberikan tak bisa dijalankan karena berat. Bahkan jenis yang diberikan tak sesuai harapan petani.

Warga juga meminta agar mafia pupuk diberantaskan. Masalah pembagianan handtraktor terkesan ada diskriminasi, karena yang mendapat justru daerah minim pertanian.

"Dari mulai zaman Walikota Marim Purba hingga Hulman Sitorus, kami tak pernah dapat bantuan handtraktor," tandas B Simanjuntak, salah seorang warga yang hadir.

Sementara itu Japorman menjelaskan, reses ini sebagai bagian tugas mereka untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Politisi dari PDI-Perjuangan ini menilai, petani tulang punggung perekonomian.

"Suatu keheranan jika ada perbedaan harga pupuk subsidi. Hal ini akan diperhatikan. Sementara masalah pengadaan handtraktor akan kita  diupayakan," ujarnya.

Japorman mengatakan, irigasi yang lahannya dialiri  diatas 1000 hektar merupakan wewenang provinsi. Sedangkan dibawah 1000 hektar tanggungjawab daerah. Menurutnya, akan dilakukan pemangggilan terhadap instansi terkait mengenai saluran irigasi yang rusak. (en)