SIBOLGA (EKSPOSnews): Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Raja Bonaran Situmeang mengatakan salah satu indikator negara sejahtera adalah terpenuhinya perlindungan buruh termasuk kesejahteraan buruh seperti upah maupun jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

“Saya ingatkan agar setiap perusahaan maupun pekerjaan jasa konstruksi agar  mencantumkan keikutsertaan tenaga kerjanya menjadi peseta program jamsostek. Tolong dalam kontrak kerja setiap pembangunan daerah,  berikan jamsostek bagi tenaga kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi di  12 kabupaten / kota daerah operasional Kantor Cabang Sibolga, di hotel Bumi Asih, Pandan Beach Resort Sibolga, baru baru ini sebagaimana Siaran Pers Humas Jamsostek Sibolga Sanco Simanullang.

Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) diwakili Erisfa menegaskan setiap penyedia jasa yang mempunyai status usaha baik menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja baik proyek APBD, APBN dan Swasta wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Rapat tersebut dibuka Bupati Tapanuli Tengah  Raja Bonaran Situmeang , dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Kakanwil I PT Jamsostek (Persero) yang diwakili Erisfa, Kabag Progsus diwakili Sirus Gultom, Kadissosnaker Tapsel Syamsul Bahri Siregar, Kadissosnaker Kota Sibolga Sofyan Nasution, Kadissosnaker Tapteng Eddy Sofyan Damanik pejabat lain dari 12 Kabupaten/ Kota.

Lebih jauh menurut Kakanwil, pelaksanaan program jamsostek sudah diatur dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 dan KEP 196/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Gubernur Sumatra Utara sendiri sudah mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 560/1046.K/TAHUN 2004 tentang Pelaksanaan program Jaminan Sosial tenaga Kerja bagi tenaga kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi dan tenaga kerja informal di propinsi Sumatera Utara dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara sudah mengeluarkan Keputusan Gubernur No 560/293.K/tahun 2005 tentang penyempurnaan tim koordinasi fungsional (KF) pelaksanaan program jamsostek di Provinsi Sumatera Utara dan No. : 560/1840.K/tahun 2005 tentang pelaksanaan program jamsostek di Sumatera Utara.


Kepala Kantor Cabang Sibolga Mangasi Sormin dalam laporannya mengatakan tujuan pertemuan adalah untuk meningkatkan sinergi dahn hubungan positif antara tim Pembina Jasa Konstruksi di wilayah Cabang Sibolga.

Sormin berharap dengan pertemuan tersebut, agar kabupaten / kota yang bertugas untuk memungut iuran jamsostek untuk program jasa konstruksi dapat melaksanakan keputusan Gubernur Sumatera Utara.  Bahkan agar pada setiap klausul kontrak proyek, tecantum pasal yang berisi kewajiban rekanan  mengikutkan seluruh tenaga kerja dalam perlindungan program jamsostek.(relis)