MEDAN(EKSPOSnews): Undisbursed loan atau kredit yang sudah disetujui pihak perbankan tapi belum dicairkan oleh nasabah di Sumut terus meningkat. Bank Indonesia (BI) wilayah Sumut dan NAD mencatat kredit menganggur itu pada Agustus 2011 naik Rp12 miliar dari bulan sebelumnya, atau dari Rp6,59 triliun menjadi Rp6,71 triliun.

Bahkan jika dibanding dengan Juni 2011,kenaikannya cukup tajam,yakni mencapai Rp1,1 triliun. Meski demikian, menurut Deputi BI wilayah Sumut dan NAD Ahmad Fauzi,penyaluran kredit di Sumut masih tumbuh signifikan.Hal ini terlihat rasio penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga atau loan to deposit ratio (LDR) yang meningkat dari Rp82,41 triliun pada Juli 2011 menjadi Rp84,98 triliun pada Agustus 2011.

“Angka ini sudah cukup tinggi, karena tidak semua dana yang dihimpun disalurkan ke kredit,”ujarnya Rabu, 19 Oktober 2011. Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi dan Moneter BI wilayah Sumut dan NAD Mikael Budisatrio menyebutkan, tingginya angka kredit menganggur di Sumut tersebut bukan disebabkan oleh kualitas kredit yang memburuk. Tapi peningkatan dana belum sepenuhnya dipergunakan oleh pelaku usaha.

Besar kemungkinan pencairan dana tersebut sangat erat hubungannya dengan proyek- proyek yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk proyek besar.“Makanya para pengusaha sedang menunggu. Itu yang menyebabkan nominal kredit menganggur ini masih cukup tinggi,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, penyaluran kredit di perbankan Sumut hingga Agustus 2011 tercatat senilai Rp98,55 triliun. Itu artinya hanya sedikit yang menjadi porsi kredit menganggur dari total kredit yang dikucurkan perbankan Sumut.“Jika angkanya mencapai 50% dari total penyaluran kredit di Sumut, baru bisa dibilang kredit menganggur yang bermasalah,”ucapnya.

Dia mengakui, tahun ini sistem ekonomi masih tetap berpihak pada ekonomi konglomerasi, dimana penyaluran kredit perbankan Sumut masih terkonsentrasi pada pengusaha- pengusaha besar. Dia menyebutkan, hingga Juli 2011, pengajuan kredit baru mulai terjadi,hal ini ditandai dengan pertumbuhan kredit.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Jhon Tafbu Ritonga menyarankan pihak BI dan perbankan segera melakukan kajian internal untuk mencari tahu penyebab terus naiknya undisbursed loan. Hal ini penting dilakukan agar bisa segera dicari jalan keluar yang benar.

“Yang saya teliti,penyebabnya antara lain karena masalah birokrasi pemerintah dan semangat aparat hukum yang mencampur-campur perdata bisnis dengan pidana.Ada pegawai bank yang berani mencairkan kredit dan lancar, tapi bisa kena tuduhan pidana dengan alasan menabrak SOP atau ketentuan yang berlaku. Sedangkan bank tidak merasa ada masalah pidana dan bahkan tidak ada kredit macet sedikit pun,”tandasnya, seperti dikutip Sindo.(ana)