MEDAN (EKSPOSnews): Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi

Sumatera Utara, OODJ Huziat Senin 6 Juni 2011 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera

Utara.

Dalam pidato Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sumatera Utara, OODJ

Huziat disampaikan bahwa hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010, BPK memberikan pendapat

“Wajar Dengan Pengecualian”. Opini yang diberikan tahun ini sama dengan opini yang

diberikan oleh BPK atas pemeriksaan LKPD TA 2009 lalu.

Beliau menambahkan bahwa Opini Wajar Dengan Pengecualian tersebut diberikan karena

adanya  masalah yang mempengaruhi penyajian lasporan keuangan, antara lain ;

1.Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan kas di bendahara pengeluaran tahun 2010

dan 2009 masing-masing sebesar Rp10 miliar dan Rp9,7 miliar. Nilai tersebut termasuk

sisa kas yang belum dipertanggungjawabkan pada Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan

Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) per 31 Desember 2010 sebesar Rp2,4 miliar.

2.Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan piutang lainnya tahun  2010 dan 2009

masing-masing sebesar Rp6,9 miliar rupiah dan Rp9,2 miliar. Piutang tersebut termasuk

piutang Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Anggota DPRD periode 2004-2009 yang telah

dipungut oleh Bendahara sekretariat DPRD yang tidak dicatat dalam buku kas dan tidak

disetor ke kas daerah sebesar 4 milyar. Uang tersebut dalam penguasaan mantan sekretaris

DPRD dan telah digunakan untuk keperluan lain diluar ketentuan. Jika uang tersebut

disetorkan ke kas daerah maka nilai piutang per 31 Desember 2010 akan menjadi sebesar

Rp1,3 miliar.

3.Pemerintah Provinsi Sumatera Utaramenyajikan investasi non permanen dalam bentuk Dana

bergulir tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp10,1 miliar rupiah. Dana tersebut

dicairkan dari kas daerah sejak tahun 2004 s.d 2006. Dana tersebut telah disalurkan

kepada koperasi dan UKM sebesar Rp8,1 miliar rupiah sedangkan Rp2 miliar masih tersimpan

dalam rekening bank Dinas Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM tidak membuat laporan

perkembangan yang jelas atas jumlah yang telah disalurkan tersebut. BPK tidak dapat

melakukan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas nilai dana

bergulir per 31 Desember 2010 tersebut.

Menurut OODJ Huziat, temuan hasil pemeriksaan lengkap BPK telah diserahkan kepada Ketua

DPRD dan Plt. Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Acara diakhiri dengan penyerahan Laporan Temuan Hasil Pemeriksaan Lengkap BPK RI

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Bapak

OODJ Huziat dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Saleh Bangun

dan Plt. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho. (rel)