RANTAUPRAPAT(EKSPOSnews): Untuk mengisi DPRD daerah pemekaran perlu pemahaman lengkap tentang bunyi Pasal 29 dan Pasal 317 UU N0. 10/2008 dan Pasal 348 UU No 27/2009. Khususnya, mengenai Daerah Pemilihan (Dapil) yang dibentuk setelah Pemilu.

Yos Batubara dari Komite Pemilih Indonesia (TePI) Labuhanbatu memberikan tanggapan seputar ‘kegelisahan’ pimpinan parpol mengenai pengisian keanggotaan DPRD di kabupaten pemekaran.

“Pasal 317 UU No 10/2008 menyebutkan untuk Pemilu Tahun 2009 KPU melakukan penataan ulang Dapil bagi provinsi dan kabupaten/kota induk serta provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2004,” ujarnya kepada pers di Rantauprapat Minggu (4/10).

Sebagaimana diketahui, lanjutnya, kendati Kabupaten Labuhanbatu telah resmi dimekarkan pada Juli 2008, namun dalam pelaksanaan Pemilu 2009 jumlah Dapilnya masih tetap seperti Pemilu 2004. Dengan kata lain, lanjut dia, tidak terjadi penambahan atau pengurangan ulang Dapil. “Itu sebatas pertukaran gabungan kecamatan di beberapa Dapil,” ujarnya.

Kordinator TePI Labuhanbatu ini memprediksi, potensi sengketa yang bakal timbul pada tahapan ini nantinya antara lain parpol mempersoalkan pembagian Dapil dan sengketa jumlah kursi untuk Dapil. “Saat ini potensi sengketa tersebut sudah kelihatan,” tuturnya.

Berdasarkan pengalaman, kata Yos, dalam melakukan penetapan Dapil, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi acuannya adalah prinsip pokok dalam penetapan Dapil. Seperti, Pertama, semua Dapil merupakan satu kesatuan.  Kedua, sebisa mungkin menghasilkan jumlah kursi populasi per kursi yang setara.

Ketiga, memerhatikan batas administrasi yang ada. Keempat,memerhatikan batas alamiah (sungai, danau, gunung), jalur transportasi dan komunikasi. Kelima, memerhatikan kesamaan latar belakang agama, etnis, sejarah, budaya, dan status ekonomi.

“Dalam penyusunan Dapil nanti, TePI Indonesia Labuhanbatu mengharapkan agar jangan melupakan kecamatan-kecamatan dan bagian dari wilayah cakupan kecamatan semula seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah PP No 62/1991, PP No 01/1996, PP No 43/1999, dan atau lainnya,” tegasnya.

KPU Pusat, kata dia, sedang menggodok aturan tehnis pengisian keanggotaan DPRD di daerah pemekaran. Diprediksi isi peraturan tersebut tidak akan berbeda jauh dengan Peraturan sebelumnya. (fajar)