PEMATANGSIANTAR (EKSPOSnews) : Pengusulan hak interplasi terkait pengerjaan proyek 'bermasalah' tahun 2011, belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari anggota DPRD Kota Pematangsiantar.

Anggota DPRD Kota Pematangsiantar,  Ida Simbolon, sebagai pihak yang pertama sekali mengusulkan hak interplasi itu mengaku, sudah berupaya menggalang beberapa anggota dewan lainnya untuk menggunakan hak interpelasinya. Hanya saja, sampai saat ini menurutnya belum mendapat dukungan dari anggota dewan lainnya.

"Untuk melakukan interpelasi setidaknya harus didukung minimal satu orang lagi anggota dewan untuk bisa mengajukannya pada pimpinan," ujarnya, Minggu 29 Januari 2012.

Diakui ada beberapa anggota dewan dari fraksi lain yang menyatakan dukungannya. Namun hingga saat ini dukungan itu masih sebatas omongan semata.

"Kalau hanya sebatas omongan, bagaimana saya bisa mengetahui dukungan itu," ujarnya anggota Fraksi Demokrat ini.

Anggota Komisi III ini juga mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen dalam penyelidikan penyimpangan proyek itu. Selain memanggil pimpinan SKPD, Komisi III akan melaporkan dugaan penyimpangan proyek kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Medan.

Sebelumnya Wakil ketua DPRD, Timbul Marganda Lingga menyatakan dukungannya untuk menjalankan intepelasi atas dugaan penyimpangan pelaksanan proyek itu. Dukungan itu sudah dibicarakan secara internal di PDI-Perjuangan Kota Pematangsiantar. (en)