MEDAN(EKSPOSnews): DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengecam Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang menawarkan opsi tender untuk mengelola PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), setelah diambil alih dari Jepang.

Menurut Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, pengelolaan PT Inalum harus sepenuhnya dilakukan BUMN agar ada jaminan bagi porsi dan peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan 10 kabupaten/ kota di kawasan Danau Toba. Dia sangat menghargai apa yang disampaikan Menteri BUMN soal pembentukan konsorsium pengelolaan Inalum. “Dahlan jangan melihat bangsa dan negara ini hanya Jakarta. Lihat juga kami provinsi dan daerah-daerah ini. Pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten/kota harus bersinergi,” katanya, Sabtu 21 Januari 2012.

Secara ekonomi prospek Inalum itu masih sangat menjanjikan. Makanya, jika ada opsi untuk melakukan penenderan terhadap pengelolaan Inalum pada swasta merupakan hal yang patut dipertanyakan. Sebab, jika swasta saja mampu dan berani mengelola Inalum, apalagi pemerintah yang punya segudang dana tunai dan aset. “Opsi itu sah-sah, tapi kami kira tidak perlu ditenderkan. Apa lagi maksudnya? Baiknya serahkan saja ke BUMN 100%. Kemudian BUMN yang menentukan dan mendistribusikan saham-sahamnya ke daerah.Daerah secara otomatis punya saham di sana sehingga daerah benarbenar merasakan manfaat dari Inalum itu untuk perkembangan pembangunan daerah,” ujarnya.

Seperti diberitakan,Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, berdasarkan skenario Kementerian Keuangan akan ada dua opsi yang akan dipilih untuk pengelolaan PT Inalum setelah diambilalih pemerintah,yakni menenderkan pengelolaan tersebut kepada semua pihak,baik pemerintah maupun swasta yang berminat atau menyerahkannya ke BUMN secara penuh.

Jika ditenderkan,kata Dahlan, sejumlah BUMN yang berminat dipersilakan untuk mengikuti tender.“BUMN yang tertarik mengelola Inalum, silakan ikut tender.Dan,saya berharap (hak pengelolaan) jatuh ke BUMN,”tuturnya. Chaidir menambahkan, BUMN itu asetnya dipisahkan dari pemerintah sehingga setelah Inalum diambilalih tanpa tender pun tidak melanggar aturan.Permintaan untuk tidak ditenderkan semata-mata demi menjamin porsi daerah.“Kita tidak antiswasta.Kalau pemerintah sanggup,kenapa harus ditawarkan ke swasta,”ungkapnya.

Peran daerah di Sumut juga perlu diperhatikan karena selama ini apa yang dimiliki daerah banyak dinikmati Jepang dan pemerintah pusat. Sekarang saatnya daerah bisa menikmati. Konsorsium BUMN dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pun bisa ditempuh untuk mengelolanya. “DPRD Sumut sudah menyurati minta bagian 60%,yakni 20% provinsi, 40% dibagi untuk 10 kabupaten/kota. Kemudian 40% lagi, tetap dipegang BUMN, saham pengendalinya tetap BUMN,”terangnya. Hal serupa dikatakan Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri.Menurut dia,Sumut ingin Inalum itu untuk Indonesia, yang di dalamnya ada Sumut dan 10 kabupaten/kota.

“Maka kita di daerah ini ingin diberikan bagian? Apakah dalam bentuk bagi hasil atau penanaman saham. Kita mampu untuk itu, penyertaan modal saja kita bisa kok,”ungkapnya. Jika ditenderkan swasta memang akan berlomba untuk mendapatkannya.

Misalkan saja PT Toba Sejahatera, yang mendapatkan dana investasi dari asing, yakni BNP Paribas dan Morgan Stanley. “Kami tidak ingin ada yang jadi calo.Kalau diambil swasta bisa saja Inalum itu menjadi manfaat untuk asing lagi.  Sumut mau ambil bagian. Kami setuju dengan konsorsium BUMN, tapi berikan daerah peran. Kami mau diberikan peran strategis, pusat harus sharing dengan daerah,”tukas dia.

Sigit menegaskan,masukan ini harus diperhatikan.Jangan Jakarta saja yang mendapatkan manfaat. Misalnya, tambang emas di Batangtoru,Mandailing Natal, uangnya ke Jakarta. “Yang jelas,daerah jangan diberi remah-remah saja. Mekanisme silakan diatur, tapi kami harap komunikasikan semuanya dengan daerah,”bebernya.(sindo)