JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pernyataan pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2011 Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa ia sudah menerima surat pengunduran diri tertanggal 12 Oktober 2011 pada Minggu 16 Oktober 2011.

"Kemarin saya menerima surat dari Saudara Suharso Monoarfa, Menteri Negara Perumahan Rakyat, yang surat tersebut tertanggal 12 Oktober 2011 berarti lima hari yang lalu, yang berisikan permintaan beliau untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri," tuturnya.

Atas permohonan tersebut, Presiden kemudian menyetujui pengunduran diri yang diajukan oleh Suharso dengan alasan persoalan pribadi.

"Saya menerima dan menyetujui pengunduran diri Saudara Suharso Monoarfa. Alasan yang disampaikan terkait dengan persoalan peribadi," ujarnya.

Presiden dalam pernyataan pers menyampaikan catatan atas kinerja Suharso selama dua tahun dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II.

Menteri asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut dinilai cukup baik dan berprestasi.

Salah satu keberhasilan Suharso, menurut Presiden, adalah perubahan sistem Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ternyata menghasilkan efisiensi yang tinggi.

Selain itu, Suharso juga dinilai berhasil melaksanakan pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi prajurit TNI dan Polri yag selama ini tidak termasuk dalam skema pembangunan rusunawa biasa.

"Atas inisiatif dan kerja keras Suharso Monoarfa telah dibangun sejumlah rusunawa yang bisa dihuni oleh lebih dari 15 ribu kepala keluarga jajaran TNI dan Polri," katanya.

Suharso, lanjut Presiden, dinilai juga telah berhasil menelurkan UU tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan RUU tentang Rumah Susun.

Kepala Negara menilai Suharso juga punya andil dalam rencana pembangunan rumah bagi pengungsi eks Timor Timur di Nusa Tenggara Timur yang saat ini belum terlaksana dan menjadi tanggung jawab dari menteri baru yang akan ditunjuk menggantikan Suharso.

Presiden dalam pernyataannya juga memberikan apresiasi pada Kementerian Perumahan Rakyat di bawah kepemimpinan Suharso yang laporan keuangannya mendapatkan status wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama dua tahun berturut-turut pada 2009 dan 2010.(antara)