MEDAN(EKSPOSnews): Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Saleh Bangun mengatakan, belum ada satu pun Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang ditugaskan dan diamanatkan.

"Belum ada satu pun (yang mampu menuntaskan tugas)," katanya kepada wartawan di Medan, Rabu, 28 September 2011.

Menurut Saleh, DPRD Sumut telah banyak membentuk Pansus untuk menangani berbagai masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus.

Ia mencontohkan Pansus buruh PT WRP Coorpora, Pansus PT Inalum, dan Pansus Pendidikan yang bekerja untuk menuntaskan masalah sesusi dengan tujuan awal.

Namun dalam kenyataannya, belum ada satu pun Pansus yang dibentuk tersebut mampu menuntaskan tugasnya dengan menyampaikan hasil kerja ke pimpinan dewan untuk diparipurnakan.

"Hasilnya belum ada. Jadi, apa yang mau diparipurnakan," katanya.

Dari sekian banyak Pansus yang dibetuk, hanya Pansus WRP Coorpora yang banyak mengalami kemajuan dan tinggal menunggu penyelesaian akhir.

Karena itu, kata dia, DPRD Sumut tidak akan membentuk Pansus baru sebelum adanya sejumlah hasil akhir dari sejumlah Pansus yang telah ada dan sudah bekerja sekian lama.

Jika memang ada anggota DPRD Sumut yang memandang perlu dibentu Pansus, pihaknya tidak akan mempermasalahkan jika mampu memenuhi sejumlah ketentuan yang akan diajukan.

Ia mencontohkan kejelasan masalah yang ditangani, jangka waktu kerja Pansus, anggaran yang digunakan, serta target yang dapat diraih dari upaya yang akan dilakukan.

Lebih detail ia memberikan contoh tentang usulan pembentukan Pansus Tanah dengan keharusan untuk mencantumkan lokasi dan luas tanah yang akan dibahas, pihak-pihak yang akan dikunjungi, serta batas waktu kerja Pansus tersebut.

"Jadi, harus ada target dan batas waktu," kata Saleh Bangun yang merupakan politisi dari Partai Demokrat itu, seperti dikutip dari Antara.

Untuk kepentingan masyarakat, pihaknya akan meminta hasil kerja Pansus yang telah dibentuk tersebut pada Oktober 2011 untuk dapat diagendakan ke sidang paripurna sesuai dengan masalah yang ditangani.

Namun pihaknya akan memberikan sedikit kelonggaran waktu untuk Pansus Tata Ruang sehingga penuntasanya dapat diperlambat. "Karena pembahasan tata ruang agak lebih luas," kata Saleh.(ana)