MEDAN (EKSPOSnews): Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Utara Tunggul

Siagian mengingatkan harus dihindari atau jangan sampai ada pihak yang merasa menjadi

"pahlawan kesiangan" dalam memperjuangkan pemekaran provinsi ini, khususnya pemekaran

Provinsi Tapanuli.
   
"Jangan sampai ada 'pahlawan kesiangan', karena pemekaran provinsi merupakan kerja

bersama masyarakat dan para wakilnya di legislatif," katanya kepada wartawan di Medan,

Rabu 12 Mei 2011.
   
DPRD Sumut menyetujui usulan pembentukan tiga provinsi baru di daerah ini, yaitu

Provinsi Tapanuli, Provinsi Sumatera Tenggara, dan Provinsi Kepulauan Nias, dalam rapat

paripurna di Medan pada Senin (9/5) lalu.
   
Dari 10 fraksi di DPRD Sumut, tujuh fraksi menyatakan mendukung pembentukan tiga

provinsi baru tersebut, dua fraksi menyatakan menolak memberikan pendapat, dan satu

fraksi menyatakan tidak keberatan.
   
Tujuh fraksi yang mendukung yakni FPD, PDI Perjuangan, PAN, PDS, Hanura, PPRN, dan

Fraksi Gerindra. Kemudian dua fraksi yang menolak memberikan pendapat yakni Fraksi PKS

dan Fraksi PPP. Sedangkan Fraksi Partai Golkar menyatakan tidak keberatan.
   
Disetujuinya pembentukan provinsi baru termasuk Provinsi Tapanuli, menurut Tunggul

Siagian juga berkat doa dan perjuangan masyarakat, bukan hasil perjuangan orang per

orang atau pribadi-pribadi.
   
Menurut dia, pemekaran merupakan salah satu solusi bagi pengentasan kemiskinan,

memperpendek rentang kendali dalam proses pelayanan masyarakat, serta untuk lebih mampu

menggali potensi sumber daya alam di daerah yang dimekarkan.
   
Tunggul juga mengingatkan perjuangan untuk mewujudkan pemekaran provinsi masih akan

sangat panjang, terutama di tingkat pusat karena disinyalir ada usaha untuk

menghalang-halangi dengan mempertentangkannya dengan peraturan-peraturan baru di luar

mekanisme yang sudah ada.
   
"Pada prinsipnya kita sangat patuh kepada aturan-aturan dan perundang-undangan yang

ada. Untuk ini, kita berharap jangan ada pengkhianatan dalam meloloskan persetujuan

pembentukan Proptap di tingkat pusat," katanya.
   
Ia berharap Pemprov Sumut segera meneruskan rekomendasi pembentukan provinsi baru

tersebut ke pemerintah pusat. Ia juga memastikan FPD DPRD Sumut akan terus berjuang dan

mengawal rekomendasi pembentukan provinsi baru tersebut.
   
"Jadi jangan ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan seolah-olah menjadi pahlawan

pemekaran, apalagi sampai bermimpi bakal menjadi kepada daerah. Jangan dulu berpikir

untuk berlomba-lomba menjadi kepala daerah, karena itu bisa menimbulkan perpecahan,"

kata Tunggul Siagian.(an)