KISARAN (EKSPOSnews) :   Kepada Pimpinan DPRD Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Erwin Syahrul Pane didampingi Kepala Inspektorat Harpan Harahap dan Kepala Bappeda Mahendra mengakui Bupati Risuddin sedang sakit sejak hampir sebulan terakhir. Demikian dikatakan Sekretaris Komisi A DPRD Asahan, H. Syamsul Qadri Marpaung di ruang Madani DPRD Asahan, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kisaran, Rabu (14/4).

Dikatakan, akibat sakit itu, Risuddin tidak bisa menandatangani penghunjukan Kepala DPPKA Asahan Ad Interim (sementara), terkait kepergian Kepala DPPKA Asahan, Suwardi ke luar negeri, yakni ke Turki. Namun Sekda Asahan beserta jajarannya tidak menjelaskan sakit apa yang sedang diderita Bupati Asahan saat ini.

“Sekda didampingi Kepala Inspektorat dan Kepala Bappeda hanya menyatakan Bupati Asahan sedang sakit,” ujar politisi PKS itu seraya menjelaskan, pertemuan dilangsungkan di ruang Pimpinan DPRD Asahan, Selasa (13/4).

Adapun agenda pemanggilan terhadap pihak eksekutif itu dilakukan guna mempertanyakan kebenaran isu yang menyatakan Bupati Asahan sedang sakit. Jika memang benar sakit, maka pihak DPRD Asahan selaku mitra sejati dari pemerintah ingin menjenguk kepala daerah yang dikenal sebagai “Bapak Pembangunan” Asahan itu.

Kemudian, juga mempertanyakan siapa yang akan menyampaikan nota Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Asahan. Karena berdasarkan peraturan, LKPJ Bupati memang harus disampaikan oleh Bupati.

Apalagi LKPJ kali ini benar-benar mustahak, karena merupakan masa akhir jabatan Bupati Asahan maka yang disampaikan adalah LKPJ lima tahunan sekaligus LKPJ tahun 2009 sekaligus mengenai kejelasan pelaksanaan APBD Tahun 2010. Sebelumnya, pihak eksekutif berharap LKPJ itu bisa hanya disampaikan oleh Sekda saja, namun DPRD Asahan menolaknya.

“Maka setelah diminta untuk jujur, akhirnya mereka (Sekda dkk-Red), akhirnya mau jujur dan menyatakan Bupati sedang sakit di Medan, tanpa merinci jenis penyakit diderita Pak Risuddin. Namun dikatakan, dalam waktu dekat, yakni Senin (19/4) Bupati Asahan sudah bisa kembali bertugas, karena kesehatannya sudah akan pulih total dan sekarang masih tetap beristirahat di Medan. Berdasarkan saran dokter merawatnya untuk sementara lebih baik tidak diganggu,” jelas Syamsul Qadri mengulang ucapan Sekda.

Ketika ditanyakan, apakah DPRD Asahan mempersoalkan mengapa untuk menunjuk Ad Interim Kepala DPPKA Asahan Bupati Risuddin tidak bisa menandatangani, sementara untuk melakukan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Asahan bisa, Syamsul Qadri secara tegas mengakui pihaknya belum mempertanyakan hal tersebut. Dikatakan, pihaknya melalui Komisi A, Jum’at (16/4) akan memanggil Asisten, Kepala BKD dan sejumlah camat terkait tingginya rutinitas mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Asahan.

“Mengapa mutasi selalu dilakukan. Padahal, idealnya mutasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, minimal enam bulan. Setelah terlebih dahulu pejabat bersangkutan mengelola anggaran, menerapkan kebijakan-kebijakan dikeluarkan sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
Ternyata, baru lagi dua bulan menjabat, yang bersangkutan sudah dimutasi kembali. Kalau sudah begitu, berarti Baperjakat-nya yang dalam melakukan pertimbangan ketika mengangkat pejabat bersangkutan yang salah. Untuk itu kita akan memanggil pejabat terkait,” tegas Syamsul Qadri seraya menjelaskan, sebelumnya pertanyaan tersebut tidak dipertanyakan.(Qayyum)