MEDAN (EKSPOSnews): Komsisi VIII DPR RI menilai Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) kurang memanfaatkan keberadaan anggota DPR RI yang berasal dari daerah itu.

Ibrahim Sakty Batubara, anggota Komisi VIII DPR menilai, Pemprov Sumut kurang memanfaatkan keberadaan anggota DPR RI yang berasal dari daerah ini berjumlah 30 anggota DPR RI yang berasal dari Sumut.

“Ke-30 anggota DPR RI itu dinilai memiliki peranan yang cukup penting dan berada di seluruh komisi yang ada. Oleh karena itu, wajar Pemprov mengajak anggota DPR RI itu memperjuangkan pembangunan daerah ini dari pemerintah pusar,” ujarnya di Medan, Senin (8/3).

Menurut dia, Pemprov Sumut kurang memanfaatkan keberadaan 30 anggiota DPRD RI tersebut, sehingga kurang ada komunikasi antara anggota DPR RI dan Pemprov Sumut.

Pemprov Sumut, kata dia, jarang mengajak berdiskusi anggota DPR RI itu untuk memperjuangkan kepentingan provinsi tersebut.

Kalau pun diundang, kata dia, anggota DPR asal Sumut itu hanya dilibatkan dalam acara-acara seremonial yang tidak berkaitan dengan tujuan pembangunan Sumut.

"Untuk apa kalau sekadar ceramah-ceramah," kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Kemudian, kata Ibrahim Sakty, ketidakseriusan Pemprov Sumut dalam memberdayakan anggota DPR asal Sumut dapat dilihat dari tidak hadirnya Gubernur Sumut, Syamsul Arifin menemui anggota Komisi VIII DPR yang melakukan kunker.

Gubernur Sumut itu, paparnya, lebih memilih melaksanakan ibadah umroh meski kunker anggota Komisi VIII DPR RI telah diagendakan.

Seharusnya, kata dia, Syamsul Arifin lebih mengutamakan menemui Komisi VIII DPR RI jika memang mau membangun kepentingan daerah.

"Kalau umroh itu bisa dilakukan kapan saja," kata mantan Ketua DPW PAN Sumut itu.

Jadi, kata dia, Pemprov Sumut harus proaktif memberdayakan anggota DPR yang berasal dari daerah itu jika serius ingin memperjuangkan kepentingan Sumut. (osm)