Diknas Surabaya Mutasi Ribuan Guru

Sabtu, 12 Januari 2013 | 00:04:49
Berita Terkait:
SURABAYA (EKSPOSnews): Dinas Pendidikan Kota Surabaya tetap memutasi 1.238 guru, meski sudah ada rekomendasi Komisi D DPRD Surabaya agar kebijakan tersebut dikaji ulang karena dinilai melanggar Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya M. Ikhsan di Surabaya mengatakan pihaknya sudah mengkaji ulang mutasi seperti rekomendasi Komisi D DPRD Surabaya.

"Tetapi setelah kami kaji ulang, kami melihatnya sudah sesuai," kata Ikhsan di kantor Humas Pemkot Surabaya, Jumat 11 Januari 2013.

Menurut dia, alasan tetap melakukan mutasi guru karena selain untuk pemerataan guru dan standarisasi, juga kualitas mutu pendidikan di setiap sekolah, diharapkan sama. Apalagi, rencana mutasi juga telah disosialisasikan sejak April 2012.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mengimbau agar para guru yang dimutasi konsultasi dulu dengan kepala sekolah yang baru. "Saya khawatirnya, belum mencoba tapi sudah menolak," ujarnya.

Ikhsan juga menyangkal adanya praktek "like and dislike" (suka/tidak suka) dalam kebijakan mutasi 1.138 guru. Menurutnya, kebijakan mutasi itu diberlakukan berdasarkan database yang ada.

"Tidak ada itu 'like and dislike'. Saya pastikan tidak ada faktor suka atau tidak suka dalam mutasi ini. Kalau ndak percaya silahkan dicek," katanya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menegaskan, tidak ada yang salah dengan SK mutasi ribuan guru. Hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2012 pasal 78 ayat 1 tentang penyelenggaran pendidikan.

Dimana, lanjut dia, tenaga pengajar yang telah menjadi PNS dapat dipindah tugaskan sesuai SK yang dikeluarkan kepala dinas bukan dari kepala BKD. "Semuanya sudah benar. Tidak ada yang salah dengan SK mutasi guru. Landasan hukumnya juga sudah jelas," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, SK mutasi yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya bertentangan dengan Perda 16/2012 khususnya pada pasal 76, 78 dan 79.

Dalam Pasal 76 disebutkan bahwa pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan untuk semua jengan pendidikan dilakukan oleh wali kota dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Pada pasal 77 disebutkan bahwa penugasan pendidik dan tenaga pendidik dilakukan wali kota atas usulan kepala dinas pendidikan," katanya.

Untuk itu, Baktiono meminta agar semua sekolah memperhatikan hal itu. Pihaknya menginginkan agar kepala sekolah bersikap bijak menerima kembali para guru yang dimutasi sembari menunggu adanya kajian hukum terkait hal itu.(antara)

BERITA LAINNYA
Universitas Bangka Belitung Jalin Kerja Sama dengan UGM
Selasa, 26 Agustus 2014 | 05:31:13
Bangunan SD Ambruk, Belasan Siswa Luka
Sabtu, 23 Agustus 2014 | 19:21:53
UNY Kirim Mahasiswa Kelas Internasional ke Mancanegara
Sabtu, 23 Agustus 2014 | 12:07:01
USU Diminta Berbenah
Jumat, 22 Agustus 2014 | 07:13:46
UIN Ar-Raniry Seleksi Mahasiswa Luar Negeri
Selasa, 19 Agustus 2014 | 16:07:01
Belasan Siswa SMU Kesurupan Saat Pelajaran Matematika
Senin, 18 Agustus 2014 | 14:31:20
Kado HUT RI, ITS Luncurkan "Sapu Angin Speed II"
Senin, 18 Agustus 2014 | 14:27:24
Beasiswa S-2 Teknik Informatika di Sydney
Sabtu, 16 Agustus 2014 | 08:51:32
BERIKAN KOMENTAR
Top