Sabtu, 12 Juli 2014
Follow: 
Media, Indonesia, berita Indonesia, foto Indonesia, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik, rss feed, galeri foto,medan kini,terkini,medan, sumatera utara,sumut,nasional,ekonomi,sosial,budaya
Kunjungi eksposnews.com dari HP Anda!
  • Pemprov Sumut Terlantarkan Guru
    Jumat, 25 Mei 2012 | 04:18:35
    MEDAN (EKSPOSnews): Pemprov Sumut dinilai menelantarkan ribuan guru SD yang mengikuti Program Sarjana Kependidikan Guru dalam Jabatan (PSGKJ) di Universitas Negeri Medan (Unimed) hingga terancam putus kuliah.

    Menurut Ketua PSKGJ Unimed Bornok Sinaga,sampai Kamis (24/5) Pemprov Sumut belum ada memberikan biaya untuk program tersebut sebesar Rp14 miliar, sesuai dengan nota kesepakatan yang ditandatangani pada pada 2009. Program ini untuk meningkatkan kualitas guru di Sumut pascaterbitnya Undang-Undang (UU) No 14/2005 tentang guru dan dosen serta Peraturan Pemerintah (PP) No 74/2008.

    Dalam nota kesepahaman itu dinyatakan PSKGJ berlangsung untuk 10 semester dengan sumber dana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut. “Sejak tahun 2011 guru tak mendapatkan perkuliahan secara penuh,karena alokasi anggarannya tidak ada,” ucapnya Kamis 24 Mei 2012. Bornok juga membantah bahwa anggaran Rp6 miliar di APBD 2012 yang diberikan Pemprov Sumut ke Unimed untuk perkuliahan guru atau PSKGJ.

    Anggaran itu tertera jelas hanya untuk laboratorium fisika dan biologi. Karena itu, tidak benar jika disebutkan bahwa anggaran hibah yang diberikan ke Unimed bisa dialihkan begitu saja untuk anggaran PSKGJ.“Tidak bisa itu dipindah-pindahkan. Dalam mata anggaran jelas untuk laboratorium, itu harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Mereka merasa kecewa karena selama ini dituduhkan guru bahwa Unimed yang tidak mau menyelenggarakan PSKGJ.

    Sebab, saat guru mengonfirmasi ke Pemprov Sumut, disebutkan bahwa dana sudah diberikan untuk penyelenggaraan program itu. Padahal, sejak tahun lalu anggarannya hanya tertampung di ABPD Perubahan 2011 dengan jumlah Rp7,327 miliar atau untuk kebutuhan satu semester. Padahal, dalam kontrak kerja sama yang ditandatangani itu anggaran harus dibayarkan secara penuh atau setahun mencapai Rp14 miliar.

    “Dan itu pun, kami dahulukan mengajarnya di September karena uangnya dibayarkan pada Desember.Tahun ini kami tidak bisa lagi berbuat seperti itu karena sebenarnya dalam nota kesepahaman tidak kenal seperempat anggaran, atau setengah anggaran, harus penuh,”tukasnya. Karena nota kesepahaman PSKGJ berlaku selama lima tahun, sudah seharusnya Pemprov Sumut menyediakan anggaran tersebut secara berkesinambungan sampai berakhir kerja sama tersebut.

    “Bagaimana perencanaan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)? Ini program nasional, bukan hanya Sumut saja, semua daerah juga melakukan program yang sama.Namanya sekolah, mana bisa putus di tengah jalan,”ungkap Bornok. Dana itu dibutuhkan untuk kegiatan dosen ke 30 kabupaten/ kota melakukan perkuliahan terhadap guru.Unimed tidak bisa mendahulukan dana individu dosen untuk kegiatan ini.“Tidak bisa kita menunggu sampai APBD-P 2012.

    Bulan berapa anggarannya keluar,ya kalau disepakati, kalau tidak? Kami bisa dicari-cari dosen,” imbuh dia. Akibat dari seluruh persoalan tersebut, saat ini dari 7.300 guru yang ikut PSKGJ tersisa 6.000 orang saja. Sementara perkuliahan baru berjalan lima semester. Melihat kondisi ini,Unimed sepakat dan sudah menyampaikan rekomendasi kepada Pemprov Sumut untuk memutus MoU tersebut sehingga keberlangsung pendidikan guru yang belum sarjana ini menjadi jelas.

    “Banyak yang sudah keluar, pindah pilih biaya sendiri.Dari pada ikut program ini ternyata tidak jelas anggarannya. Sementara guru wajib sarjana batas waktunya 2014.Walaupun guru-guru itu miskin, kata mereka lebih baik bayar sendiri,” tambah Bornok. Sekretaris Gabungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GP Tendik) Sumut Abdul Latif kecewa dengan Pemprov Sumut yang ternyata tidak berpihak terhadap guru. Selama ini slogan-slogan yang diutarakan tersebut hanya omongan belaka.

    “Selama ini disampaikan bahwa Pemprov Sumut peduli terhadap pendidikan, namun namanya ada dipakai, tetapi beginilah kondisinya,” ucapnya. Melihat kondisi ini,Pemprov Sumut jelas tidak serius dalam mengurusi pendidikan. Padahal, anggaran pendidikan yang tersedia jelas harus mencapai 20%.“Kalau sudah tahu bahwa kontraknya lima tahun,kenapa tiba-tiba berhenti? Ini kan jadi pertanyaan. Apa sudah tidak ada anggaran untuk pendidikan itu? tetapi 20%,”tanyanya.

    Dia mengimbau guru-guru untuk berani melawan ketidakadilan yang terjadi ini. Jangan takut, jika memang guru sudahbenar. “Kita, GP Tendik akan memperjuangan hak-hak guru ini,”tandasnya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Riadil Akhir Lubis mengakui pada 2011 anggaran PSKGJ tidak lagi ditampung di Dinas Pendidikan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 903/2010,bantuan hibah harus ditampung melalui Pemprov Sumut.

    Sejak itu pengusulan anggarannya diusulkan Bappeda melalui APBD-P 2011. Sedangkan untuk 2012,Riadil bersikeras bahwa bantuan hibah tersebut juga telah ditampung dalam APBD 2012 yang telah dicairkan ke Unimed. Hanya ada perbedaan pemahaman bahwa bantuan hibah tersebut bukan untuk biaya perkuliahan guru SD karena anggaran tersebut bisa dipakai untuk membiayai program PSKGJ.

    Bukan sekedar untuk hibah pembangunan Unimed. “Siapa bilang belum ditampung? Untuk 2012 sudah ada Rp7 miliar. Kami sudah minta itu disisihkan dulu untuk guru-guru ini,”ujarnya. Berulang kali Riadil mengungkapkan bahwa anggaran Rp7 miliar yang telah diberikan ke Unimed bisa dipakai untuk program bantuan kuliah guru.Bahkan,sempat berdebat dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Bahauddin Damanik yang juga hadir saat itu.

    Karena menurut Bahauddin, Unimed tidak mungkin mengalihkan anggaran pembangunannya tersebut untuk bantuan guru. Bahkan, menurut Bahauddin, kejadian seperti ini ibarat jatuh ke lubang yang sama. Sebab,pada 2011 lalu anggaran PSKGJ juga tidak ditampung dalam anggaran APBD murni. “Yang saya sesalkan memang kita seperti jatuh ke lubang yang sama. Ini sudah terjadi 2011 lalu. Sekarang 2012 juga terjadi kembali tidak dianggarkan,” ungkapnya.

    Secara terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Nurdin Lubis juga mengatakan, anggaran PSKGJ yang menjadi tuntutan para guru sudah ditampung dalam APBD 2012 dan diberikan ke Unimed. Namun berbeda dengan pernyataan Riadil, anggaran tersebut sebesar Rp6 miliar. “Salah dia (Kepala Bappeda) itu. Saya sudah konfirmasi ke Biro Keuangan, Rp6 miliar yang kita tampung untuk Unimed,”kata Nurdin.

    Hanya, anggaran tersebut dianggap tidak mencukupi jika dibayarkan untuk kebutuhan pendidikan sarjana bagi para guru. Dia berjanji akan mengusulkan anggaran tambahan masuk dalam APBD-P 2012. Pengusulan anggaran tersebut akan disampaikan melalui Bappeda Sumut untuk ditampung dalam bentuk hibah. Seperti biasa akan disalurkan melalui Biro Keuangan Pemprov Sumut langsung ke Unimed sesuai dengan nota kesepahaman.(sindo)

    Akses berita terbaru versi mobile di: m.eksposnews.com
    Leave your comment.
    Name*:
    Email*:
    Website:
    Comment*:
    : * Type the captcha!